PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INDONESIA

Pembangunan pendidikan yang merata dan berkeadilan adalah harapan bangsa Indonesia, pendidikan yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah cita-cita bangsa. Faktanya sampai saat ini, Pendidikan Indonesia masih menyimpan segudang masalah yang rumit. Banyak dari warga Indonesia belum bisa menikmati pendidikan yang layak, pemerataan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, dan relevansi kurikulum adalah pokok masalah pendidikan di negeri ini. Saat ini pendidikan Indonesia berada di posisi 108 rangking dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Kehadiran negara untuk menjamin hak setiap warga negaranya sangat dibutuhkan saat ini, namun pemandangan kurang sedap dan ironis mana kala pemerintah hanya termangu-mangu sembari berupaya mengungkapkan dan mengucapkan wujud keprihatinannya dihadapan media, tanpa berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif demi pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai

Pemerataan pendidikan yang kurang merata adalah masalah yang timbul ketika hak-hak rakyat tidak dijadikan landasan dalam mengembangkan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Padahal dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 17 berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi.” Namun teori ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada saat ini. Banyak dari mereka yang tidak memiliki hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Akses yang sulit jauh lebih dirasakan oleh anak-anak yang ada di daerah pinggirian Indonesia, ada lebih dari 122 kabupaten/kota tertinggal, terluar dan terdepan (3T) yang masih belum memiliki fasilitas pendidikan, baik gedung, buku dan tenaga pengajar (RNPK 2018).

Mahalnya pendidikan tidak hanya akumulasi kapital biaya pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah menengah pertama negeri & pendidikan dasar. Meskipun tiap sekolah di penjuru negeri ini menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagian anak sekolah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) semua belum mencukupi khususnya bagi rakyat yang termarjinal. Alokasi APBN sebesar 20% yang dialokasikan oleh pemerintah belum bisa memberikan pendidikan yang bisa dinikmati dengan cuma-cuma oleh anak Indonnesia. Akibat mahalnya biaya pendidikan tidak serta merta dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Dalam hal ini Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan merupakan komponen organ MBS selalu dikaitkan dengan unsur pengusaha. Sebagai hasilnya setelah komite sekolah terbentuk, pungutan berkedok uang pun dilancarkan, sesuai keputusan komite sekolah, namun pada tingkat impelmentasinya, tidak ada transparansi & kurang komprehensif, komite sekolah menjadi badan legitimator kebijakan kepala sekolah dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap masalah pendidikan rakyatnya. Alih-alih mewujudkan pendiddikan gratis, justru hadir pendidikan yang kapitalis dan mencekik rakyat kecil.

Anggaran pendidikan Indonesia berjumlah 444,1 T atau setara 20 persen dari total APBN. Rinciannya, anggaran untuk pusat Rp 149,7 triliun; transfer ke daerah Rp 279,5 triliun; serta pembiayaan Rp 15 triliun. Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah sampai saat ini belum bisa memberikan dampak yang signifikan bagi percepatan pembangunan insfratruktur pendidikan yang merata. Data Kemendikbud, dari 1,6 juta ruang kelas yang ada hanya 29,3 persen ruang kelas dalam keadaan baik, sisanya dalam kondisi rusak ringan, sedang, dan berat. Kondisi ruang kelas rusak paling banyak terdapat di sekolah dasar. Sebanyak 46,5 persen atau 774 ribu ruang kelas rusak ada disana. (rusak ringan 909,7 ribu, rusak sedang 98,9 ribu, dan ada 165,7 ribu rusak parah). Hal ini belum juga ditambah dengan sekolah yang kekurangan ruang kelas, serta daerah yang tidak memiliki gedung sekolah sama sekali dan harus belajar di alam terbuka. Kondisi ini menunjukkan betapa memperihatinkannya fasilitas pendidikan yang dimiliki Indonesia. Daerah perkotaan sudah menggunakan teknologi dalam aktivitas pendidikan sehari-hari , berbanding terbalik dengan kondisi didaerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) Indonesia yang belum mendapat perhatian.

Upaya mewujudkan pendidikan yang baik dengan harapan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, berkarakter dan berdayasaing tampaknya masih sulit terwujud di Indonesia. Melihat kondisi tenaga pendidik yang memiliki peranan penting dalam proses ini masih belum mendapat penghidupan yang cukup dan tidak sebanding dengan tugas yang mereka emban. Jumlah guru di Indonesia sebesar 3,2 juta dengan 1,53 Juta atau sekitar 50% masih berstatus tenaga kerja honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 mengenai gaji pegawai negeri sipil. Dimana gaji terendah PNS adalah Rp 1.488.500/bulan. Gaji pokok tersebut untuk PNS Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun, sementara gaji pokok tertinggi PNS adalah Rp 5.620.300/bulan untuk PNS Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun. Sedangkan untuk guru honorer kisaran gaji Rp. 300.000 dengan pembayaran sering tersendat, bahkan banyak guru honorer di daerah-daerah tertinggal mengabdi tanpa mendapat bayaran sedikitpun dari pemertintah. Jika dibandingkan dengan gaji negara lain, contohnya Malaysia, gaji minimum guru di negara Malaysia mencapai 1.200 RM per bulan atau Rp 3.860.220. Sedangkan gaji rata-rata guru di Malaysia bisa mencapai 6.982 RM per bulan atau Rp 22.460.047 per bulan. Sedangkan di Thailand gaji minimum 21.950 THB perbulan atau Rp 8.402.241 dan gaji rata-rata guru di Thailand bisa mencapai sekitar Rp 31.988 THB per bulan atau setara dengan Rp 12.244.687. Fakta ini mencerminkan masih kecilnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru di Indonesia.

Adapun problem yang tidak kalah serius yang dihadapi gambaran wajah pendidikan Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan ala kapitalisme, sistem pendidikan yang diadopsi dari barat, secara tidak langsung pada akhirnya akan berpotensi melahirkan produk-produk manusia yang cenderung berpikir pragmatisme. Perubahan kurikulum di Indonesia tidak memberikan solusi bagi output pendidikan yang diharapkan, pendidikan salah satu contoh indikator yang bisa kita saksikan hari ini untuk melihat kemajuan suatu negara. Pola pikir atau mindset paradigma masyarakat Indonesia yang terbangun jika berbicara tentang pendidikan mengalami kemunduran. Kita tidak bisa jauh dari landasan motivasi, pemikiran manusia terdidik semakin tereduksi dan terjebak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan orientasi penghasilan, bukan lagi berasaskan prinsip pengetahuan, kecerdasan intelektual & seiring tumbuhnya kesadaran yang muncul setiap individu.

Melalui secarik tulisan lusuh yang kurang bermakna ini, mari kita saling mengingatkan kepada para penyelenggara negara ini, jika bangsa ini mendambakan setiap tunas-tunas generasi penerus bangsa ini cerdas, berintegritas dan pendidikan adil merata dan tentu diakses seluas-luasnya oleh rakyat yang berusia produktif sekolah, sudah seharusnya pendidikan digratiskan dari level yang paling bawah sekali pun sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan tidak ada lagi semacam praktik pungutan liar yang mengatasnamakan sumbangan bidang pendidikan, membangun fasilitas Pendidikan yang adil dan merata sampai kepelosok negeri, mewujudkan kesejahteraan bagi guru sebagai tenaga pendidik dengan memperkecil margin gajih guru PNS dengan guru honorer, serta melakukan evalusasi secara berkala terhadap kurikulum yang digunakan sehingga sesuai dengan tantangan dan kebutuhan dunia hari ini, serta tetap menjunjung tinggi norma dan etika sebagai dasar pengembangan kurikulum pendidikan. Mari kita upayakan bahwa pendidikan ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kurikulum yang relevan dan mengharapkan proses pendidikan yang lebih demokratis lagi sesuai amanat yang dipesankan oleh founding fadher Indonesia.

 

Referensi

https://www.bps.go.id

https://www.kemendikbud.go.id

https://news.okezone.com/read/2017/11/24/18/1820178/daftar-negara-asean-dengan-peringkat-pendidikan-tertinggi

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/03/054331826/banyak-sekolah-rusak-sri-mulyani-kecewa-dengan-penyaluran-anggaran

https://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/


Penulis,

 

 

 

 

Nama                    : I Wayan Darmawan

NA                        : 1617140008

Asal PD/PC           : PD KMHDI Palembang

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *