Dinamika Politik Indonesia Saat Ini

“Politik adalah suatu ilmu yang mempelajari berbagai ruang lingkup negara diantaranya adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan.” Harold Laswell

Dari kutipan di atas berarti bahwa politik merupakan suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan dalam mengatur ruang lingkup Negara. Politik merupakan senjata pertama yang digunakan untuk menduduki kekuasaan dan mengubah sistem suatu Negara.

Banyak yang beranggapan, sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah. untuk apa kita pusing-pusing mikirin politik? nyatanya hidup juga gini-gini aja. bisa apa kita yang hanya rakyat biasa? toh juga mereka yang berpendidikan tinggi dan banyak uang yang akan duduk di pemerintahan. Kata-kata seperti ini kebanyakan dikatakan oleh orang tua kita yang kurang akan pendidikan tentang politik, lalu bagaimana dengan kita sebagai kaum muda yang memiliki pemahaman lebih tentang politik saat ini terkadang hati ini merasa sedih bila melihat generasi muda saat ini, mereka memilih untuk tidak mau tau dan apatis dengan politik pemuda yang katanya sebagai agen perubahan sekarang hanya sebagai penonton.

Pemikiran-pemikiran tertutup seperti ini hanya akan menurunkan kualitas Negara kita sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk, memang tidak semua beranggapan seperti ini pasti ada juga orang-orang yang sadar akan lingkup politik tetapi banyak dari mereka yang sadar ini hanya memilih diam mungkin karena takut akan terjadi hal-hal yang tak di inginkan yang akan menimpa diri mereka.

 

Politik Sebelum Indonesia Merdeka dan Sesudah Merdeka

Sebelum berbicara jauh tentang pendidikan politik saat ini, kita akan membahas dulu awal mula pendidikan politik yang terjadi di Indonesia lahirnya pergerakan nasional yang memperjuangkan kepentingan masyarakat tumbuh dengan terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi titik tolak proses permasyarakatan nilai politik di Indonesia yang kemudian diikuti oleh lahirnya berbagai organisasi dan gerakan politik lainnya. Sasaran organisasi dan gerakan politik tersebut tercapai dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam sumpah pemuda inilah persatuan dan cita-cita untuk merdeka semakin menonjol.

Pada akhirnya permasyarakatan nilai politik atau bentuk pendidikan politik tertentu pada masa sebelum kemerdekaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan membuahkan hasil yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia yaitu dicapainya kemerdekaan nasional yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

Politik di Era Orde Baru

Setelah orde lama maka masuk pada masa orde baru yang dimulai pada tahun 1967, yaitu dianggkatnya Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden menggantikan Bung Karno dalam sidang istimewa MPRS 1967. pada masa pemerintahan Soeharto adalah masa pemerintahan yang kurang demokratis dimana pemilu kedua diselenggarakan pada tanggal 5 juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan dan begitu juga dengan perebutan kursi dari partai politik, selain itu Soeharto menduduki kursi presiden dengan masa kedudukan yang lama, masa Soeharto di sebut masa pembangunan namun pemerintahan orde baru dengan mesin politiknya yaitu Golongan Karya (Golkar) praktis tidak memberi ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik atas pelaksanaan pembangunan bahkan pemerintah berwenang memaksa warga agar melepaskan haknya guna kepentingan pembangunan.

Pada masa orde baru semua kabar berita mulai di batasi dari ditutupnya beberapa penerbitan surat kabar dan di tahannya para jurnalis dan aktivis tanpa ada persidangan dan alasan yang jelas ini berarti bahwa pada saat itu masyarakat di bungkam untuk tidak mengusik sistem pemerintahan, masyarakat dibuat bodoh tentang hal-hal yang berbau politik.

Orde baru membawa kisah yang begitu panjang dan tragedi serta misteri yang sampai sekarang tak bisa dipecahkan. Kekuasan pemerintah dengan ancaman-ancaman yang menakutkan memang membuat rakyat takut dan diam tetapi  jiwa-jiwa yang ingin bebas dari ketidak adilan yang dialami  terlahir  mulai dari aktivis-aktivis yang demokratis yang menyatukan semua golongan demi menuntut hak bersama, maka masa orde baru berubah ke reformasi.

 

Politik Era Reformasi Hingga Saat Ini

Indonesia telah mengalami pergantian kepemimpinan presiden beberapa kali pada masa reformasi setelah lengsernya Soeharto dan digantikan oleh BJ Habibie yaitu pada tahun 1998-1999. Walau BJ Habibie menjabat sebagai presiden dengan waktu yang cukup singkat namun dia dikenal berjasa dama membuat suatu kebijakan mulai dari pengesahan UU Nomor 40 Tahun 1999  tentang Pers, dimana hak kebebasa yang berkaitan dengan media yang di publikasikan tanpa ada campur tangan dan sensor dari pemerintah. Terkait bidang politik, BJ Habibie menghasilkan tiga Undang-Undang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR. Dengan tiga undang-undang itu, BJ Habibie berperan mempersiapkan Pemilu 1999, sebagai pemilu demokratis pertama pasca-orde baru sistem yang digunakan pun benar-benar baru.

Berikutnya, pemilihan presiden yang dilakukan oleh anggota MPR hasil Pemilu 1999 menempatkan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berpasangan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai wakil menjadi pemegang tampuk pemerintahan. Namun sebenarnya intelijenlah dibelakang semua itu, Gus Dur adalah sosok orang yang pintar mengetahui akan permainan dunia intelijen, hubungan TNI dengan Gus Dur terlihat adanya ketidak harmonisan.

Tahun 2000 munculnya kasus bulogate dan brunaigate. Kasus buloggate berkaitan dengan penggunaan dana non-budgeter Bulog. Sedangkan kasus bruneigate adalah dugaan penyimpangan penggunaan dana dari Sultan Brunei. Kejaksaan Agung menyatakan tidak ada keterlibatan Gus Dur dalam kasus itu namun, DPR sampai membentuk Panitia Khusus untuk mengungkap kasus ini Gus Dur menganggap Pansus itu ilegal, dan menolak bersumpah di depan anggota Pansus. Pada saat itu, Gus Dur ditemani oleh pengacara luhut MP Pangaribuan.

DPR dan Presiden punya hak imunitas dalam menjalankan tugas, Luhut mempertanyakan bagaimana lembaga legislatif menjalankan peran sebagai lembaga pemeriksa dan berusaha membuktikan kesalahan orang karena diduga melanggar hukum. “Sejak kapan DPR dan MPR menjadi lembaga pemeriksa yang berusaha membuktikan kesalahan orang karena diduga melanggar hukum?” Luhut mempertanyakan. Kasus Gus Dur dapat di nilai sebagai bukti politik mengalahkan hukum. “Hukum terlalu kecil untuk menangani kasus ini karena hukum sudah dikesampingkan,” ujar luhut kepada Sinar Harapan.

Pada akhirnya roda kepemimpinan tidak mampu tertahan lagi untuk berputar sekali lagi kekuasaan seorang presiden harus digulingkan secara tidak hormat, Gus Dur pada akhirnya merasakan kejamnya dunia politik serta pahitnya rasa pil yang harus ditelan mentah-mentah dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Dari kisah lengsernya gus dur membuat kita semua bertanya, dimana demokrasi yang diterapkan di Indonesia? dimana suara rakyat di gunakan? betapa mudahnya menggulingkan pejabat Negara seorang presiden? bagaikan sebuah rumput yang tertiup angin tidak ada perlawanan sama sekali, mudahnya menuduh tanpa bukti yang jelas lalu untuk apa hukum dibuat bila nyatanya orang yang tidak bersalah malah harus di salahkan? politik terlalu kejam hanya demi sebuah kepentingan maka kekuasaan dijadikan sebagai senjatanya.

Tongkat kekuasaan masih terus berlanjut dari megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden RI ke-6 pada pemilu 2004.  Pemilu 2004 ini diterima dengan positif oleh masyarakat dimana Pemilu 2004 memberikan pelajaran berharga kepada rakyat mengenai pendidikan politik sebenarnnya, dimana rakyat sadar akan hak-hak politiknya serta berpartisispasi politik secara langsung dengan memeberikian suara kepada calon yang dikehendakinya dan pada pemilu 2017 Joko Widodo memenangkan pilpres dan duduk sebagai presiden dan hingga pemilu 2019 Joko Widodo masih memegang kekuasaan sebagai presiden.

Setiap manusia sejak lahir sudah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan. Begitu juga hak untuk berpolitik, di Indonesia hak berpolitik dilindungi oleh Konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3 Menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dipanggung politik internasional salah satu topik yang selalu menarik  adalah  pemilihan umum (PEMILU) yang merupakan  perwujudan demokrasi. Demokrasi telah mencapai status hegemoni obrolan tentang teori dan problematika demokrasi tak kunjung berakhir di sinilah elit politik mulai bekerja dengan kemampuan mereka mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji kampanye, namun banyak masyarakat yang sadar bahwa ini adalah sebuah janji palsu.

Pemilu 2019 yang berlangsung tepatnya tanggal 17 April 2019 yang pemilihannya dilaksanakan serentak  untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024.

Penyelenggaraan Pilpres 2019 tak lepas dari ancaman yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat adanya polarisasi atau keterbelahan masyarakat ke dalam dua kubu pasangan capres-cawapres sangat berbahaya, situasi ini diperparah lagi dengan adanya politik identitas yang menyebabkan potensi konflik menjadi lebih besar. Politik identitas menggunakan identitas diri seperti suku, ras dan agama sebagai landasan dalam berpolitik, contohnya seorang politisis dari jawa meyakinkan orang-orang yang juga berasal dari jawa untuk memilihnya karena asosiasi dari identitas yang sama lalu identitas apa yang digunakan sebagai landasan dalam pemilu ini? kedua kandidat pilpres sama-sama ingin memenagkan hati para pemilih muslim yang mencapai sekitar 160 juta atau sekitar 80 persen dari total jumlah pemilih, Joko Widodo yang sejak 2014 dianggap ‘kurang muslim’ sampai akhirnya di tahun 2019 menggaet ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya untuk memikat pemilih muslim, sedangkan Prabowo Subianto menggunakan pengaruh kedekatannya dengan FPI serta dukungan dari Ijtima  Ulama untuk memikat pemilih muslim.

Politik identitas bukan baru dilakukan kali ini saja tetapi politik identitas sudah sering dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya sejak pilkada DKI Jakarta tahun 2017 politik identitas muslim dianggap mampu ‘menggerakan masa’ dibuktikan dengan kalahnya Basuki Tjahaya Purnama dalam kontestasi itu, meski saat menjabat sebagai gubernur DKI approval ratingnya mencapai 70% atau dengan kata lain, meski warga sangat puas dengan hasil kerjanya.

Lalu apa dampak dari politik identitas ? seorang pakar meyakini bahwa hal ini dapat berimbas pada keretakan sosial di masyarakat hal ini dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia, jadi sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih haruslah cerdas dalam menentukan pilihan, harus mau menggali informasi dari para calon untuk dapat menyelesaikan permasalan Indonesia. Karena dalam memilih pemimpin yang benar kita berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan jangan biarkan persatuan kita pecah hanya karena perbedaan partai atau golongan politik.

Permasalah politik di Indonesia terkait pemilu 2019 bukan hanya tentang politik identitas tetapi ada beragam hal permasalahan mulai dari hoax atau berita palsu dan warga Negara yang memilih Golput.  Saat ini di era teknologi yang semakin canggih kita dituntut untuk belajar menerima positif dan negatif yang ditimbulkan dari teknologi cerdaslah dalam bermedia sosial karena Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka dari itu cerdaslah dalam menerima dan menyebarkan informasi karena apa yang kita lihat dengan mata belum tentu fakta dan kebenarannya. Langkah yang penting dilakukan sekarang ini adalah edukasi politik bagi masyarakat dan terutama bagi kaum millennial. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pendidikan politik sangatlah penting karena pada dasarnya tujuan pendidikan politik yakni membangun pengetahuan politik masyarakat, membangun karakter masyarakat atau warga negara, seperti bersikap kritis, terbuka, jujur dan rasional, serta membangun kecakapan masyarakat. Permasalahan yang menghambat kematangan proses demokrasi tersebut adalah kesadaran politik masyarakat. Proses pemilihan yang demokratis ini rakyat berperan aktif dalam menentukan figur pilihannya, namun yang terjadi di lapangan adalah tindakan masyarakat yang cenderung apatis.

Pesan ini saya tujukan kepada pemerintah, siapapun kalian yang duduk di pemerintahan bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, bersikaplah adil dan jangan serakah,  serta ingatlah Indonesia ini bukan hanya di hidupi oleh satu orang saja melainkan jutaan hingga milyaran jiwa tanpa jiwa-jiwa yang lain maka kalian juga tidak bisa hidup, jangan pernah lupa akan ideologi Negara karena jiwa tanpa otak adalah cacat.

Kita tentu berharap langkah bangsa ini mengayun ke arah penyelesaian yang berlandaskan hukum. Langkah ini terutama harus dimulai oleh para elite politik yang terlibat langsung dalam kontestasi elektoral Pemilu 2019. Bagi pihak yang menang, kita berharap mereka tidak menjadikan kemenangannya sebagai pembenaran untuk bersikap jemawa atau angkuh. Sebaliknya, bagi mereka yang kalah, kita berharap kekalahan itu disikapi dengan kesatria dan legawa.

Siapapun kalian, jangan pernah bilang bahwa politik ini tidak penting karena sesungguhnya kita adalah bagian dari politik, tetaplah belajar dan menggali informasi dengan cerdas jadilah warga Negara yang baik tanpa harus menjatuhkan yang lain teruslah berubah menjadi lebih baik tanpa harus merasa lebih baik dari orang lain dan jagalah selalu persatuan bangsa.

merdekaaa !!!


Penulis,

 

 

 

 

 

 

Nama               : I Dewa Ayu Made Melaniawati

NA                   : 717117006

Asal PD/PC      : PD KMHDI Sulawesi Utara

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *