DILEMA UTANG INDONESIA

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Berdasarkan data terbaik yang dimiliki saat ini Badan Informasi Geospasial Indonesia menyatakan bahwa luas Negara Indonesia mencapai 8,3 juta kilometer persegi, mencakup wilayah darat dan wilayah perairan. Sementara jumlah pulau di Indonesia yang berhasil diidentifikasi sejumlah 17,504 pulau, 16,056 di antaranya telah dibakukan dan disubmisi ke PBB. Data ini juga dilengkapi dengan dengan Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia yaitu 3,110,000 km2 Luas laut territorial Indoneisa 290,000 km2, luas zona tambahanan Indonesia adalah 270,000 km2, luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 2,800,000 km2, dan luas landas kontinen Indonesia 6,400,000 km. Nika Pranata Analis Rencana Program dan Kegiatan LIPI menyampaikan bahwa dalam wilayah negara yang sangat luas ini terkandung banyak unsur kekayaan alam yang sangat potensial dan termasuk besar di dunia. Catatan lembaga pemerintah AS, yang mempunyai fokus di bidang Geologi (US Geological Survey), menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai produksi dan cadangan bahan tambang terbesar di Dunia. Per 2014, dari segi cadangan SDA, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua sedunia, emas (6), dan energi panas bumi (1). Sedangkan dari sisi produksi, negara kita merupakan penghasil nikel terbesar ketiga di dunia, bauksit (2), gas (9), batubara (6), crude paint oil (1).

Selain kaya akan sumber daya mineral, Indonesia juga memiliki potensi kekayaan keanekaragaman hayati. Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati. Sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3% nya terdapat di Indonesia. Luar biasanya, keanekaragaman hayati Indonesia banyak yang berpotensi untuk dijadikan obat, dan potensi hayati yang luar biasa ini perlu dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unpad, Prof. Tri Hanggono, saat mengisi acara Seminar Internasional bertajuk “Biotechnology Enchancement for Toipical Biodiversity” di Grha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad) menyampaikan bahwa potensi keanekaragaman hayati yang telah kita gunakan, rata-rata kurang dari 5% dari potensi yang kita miliki. Selain itu, dari 1.790 paten per tahun, paten yang dihasilkan dari aplikasi lokal hanya 117,3 saja, padahal potensi yang belum tereksplorasi masih sangat banyak.

Potensi kekayaan alam di Indonesia seharusnya mampu menjadikan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang sangat kuat. Tanah yang sangat subur dan penyinaran matahari yang sangat baik dapat menjadikan pertanian Indonesia mampu memproduksi hasil pertanian dengan sangat baik. Daerah perairan yang kaya akan potensi perikanan dan biota laut sesungguhnya mampu mendominasi pasar ekspor ikan di dunia. Serta cadangan mineral dan sumber energi di dalam wilayah Indonesia adalah aset yang sangat besar nilainya. Akan tetapi pada faktanya potensi kekayaan alam di negara ini belum menjamin kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IMF, Indonesia menempati urutan ke-121 negara berdasarkan GDP per capita dengan nilai sebesar 3.971 US dollar. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagian besar penduduk Indonesia yang bersifat konsumtif masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini juga diikuti dengan tingkat ketimpangan yang masih cukup tinggi. Pada data yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik dari bulan September 2017 hingga Maret 2019 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,389, artinya kekayaan Indonesia masih didominasi oleh sebagian kecil penduduk.

Untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional dan melakukan pembangunan sektor pendukung perekonomian beberapa upaya dilakukan pemerintah Indonesia. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan ekspor, pengendalian impor, dan penguatan arus modal. Dalam upaya-upaya ini pemerintah memperkuat pembangunan sektor-sektor pendukung seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, memperbaiki mutu pendidikan, serta mendorong pembangunan dan peningkatan industri. Upaya ini tentunya dilaksanakan melalui pembiayaan yang besar, sehingga membebani APBN. Dalam laporan informasi APBN 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar 308,3 triliun rupiah atau 3,49% terhadap PDB, tahun 2017 APBN sebesar 341 triliun rupiah atau 2,51 % terhadap PDB, dan  tahun 2018 sebesar 314,2 triliun rupiah atau 2,12% terhadap PDB.

Menurut aturan perundanga-undangan UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 12 ayat 3, dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menutupi defisit anggaran  adalah melalui pinjaman luar negeri. Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, pinjaman yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah. Regulasi inilah yang memberikan hak kepada pemerintah untuk mendapatkan utang luar negeri.

Dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2018 menjelaskan lebih lanjut tentang utang luar negeri. Utang luar negeri pemerintah  merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Sedangakan untuk utang luar negeri bank sentral berasal dari utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Lalu, untuk utang luar negeri swasta merupakan utang luar negeri yang dilakukan penduduk Indonesia kepada bukan penduduk Indonesia dalam bentuk valuta asing dan atau rupiah. Utang tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya kepada bukan penduduk Indonesia. Utang luar negeri swasta meliputi utang Lembaga Keuangan dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.

Perjalanan sejarah utang luar negeri Indonesia dimulai dari fase awal kemerdekaan Indonesia. Paska Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kondisi perekenomian negara masih dalam kondisi yang sangat tidak stabil dibawah pemerintahan Ir. Soekarno dan Hatta. Kondisi pemerintah pada fase ini masih belum stabil. Fase awal ini pemerintah masih fokus untuk membangun sistem dan tatanan pemerintahan. Tekanan dari negara penjajah masih sangat kuat untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah diraih rakyat Indonesia. Dalam tulisan Hadi Soesastro dan Aida Budiman, pemerintah pada masa Presiden Soekarno pernah melakukan pinjaman pada IMF sebesar 55 juta US$ untuk mengatasi kekacauan yang terjadi akibat inflasi yang terjadi pada periode 1945-1959. Selain itu dalam dalam buku Ekonomi Indonesia karya Prof. Dr. Boediono menyebutkan bahwa dalam perjanjian KMB di Den Haag Belanda, Indonesia menyanggupi tanggungan utang Pemerintah Hindia-Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS sebagai bentuk timbal balik pengakuan Pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun pada tahun 1956 Presiden Soekarno membatalkan secara sepihak bentuk Uni Hindia-Belanda dan mengabaikan perjanjian tanggungan utang-utang dalam KMB, sehingga status utang tersebut menjadi mengambang.

Setelah kepemimpinan Presiden Seokarno lengser dan dilanjutkan oleh Soeharto, Indonesia semakin bersikap terbuka terhadap pinjaman asing. Alih-alih memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, pemerintah membuka keran investasi asing seluas-luasnya melalui UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Presiden Soeharto juga mengeluarkan kebijakan pembangunan di berbagai sektor penunjang yang membebankan keuangan negara. Program-program pembangunan infrastruktur yang menjadi ciri khas mencolok dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu penguatan instrument dan peralatan militer juga semakin meningkat. Pada tahun 1990-an badai hebat mengguncang pemerintahan Soeharto, praktik korupsi yang mulai terungkap di mata publik, kenaikan harga komoditi, rendahnya nilai ekspor, laju inflasi yang tidak terbendung hingga krisis moneter yang dialami Indonesia membuat pemerintahan Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan dengan IMF tanggal 15 Januari 1998. Meskipun sudah mencoba mengendalikan gelombang tuntutan masyarakat dan gejolak krisis akhirnya pada Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Mundurnya Soeharto dari jabatan menjadikan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan B.J. Habibie mengalami masa-masa yang sangat sulit, di tengah tuduhan atas keterlibatannya dalam pemerintahan sebelumnya, Presiden B.J. Habibie harus mengambil tindakan penyelamatan perekonomian dan stabilitas negara. Pemerintah harus mengerjakan tanggung jawab besar yang ditinggalkan oleh rezim orde baru, membangkitkan kembali keuangan negara pasca ambruk oleh krisis moneter. Upaya ini sedikit membuahkan hasil rupiah menguat meskipun ratio utang PDB sangatlah besar.

Pada tahun 1999 laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak oleh MPR, karena beberapa kasus mencolok yang terjadi yaitu lepasnya Timor Timur dari Republik Indonesia. Tekanan publik sangat besar terhadap pemerintahan transisi orde baru ke reformasi ini. Gelombang demonstrasi masih terus bergejolak terhadap pemerintahan B.J. Habibie. Rasio hutang pun tak terbendung pada masa pemerintahan yang sangat singkat ini. Banyaknya kasus yang dialami pada masa pemerintahannya memaksa B.J. Habibie mundur dari bursa pencalonan Presiden.

Periode pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Dalam pemerintahan Gus Dur timbul banyak kontroversi yang terjadi di berbagai sektor. Pergantian jajaran kabinet yang berkali-kali akibat konflik internal yang terjadi. Mundurnya beberapa Menteri dari koalisi membuat posisi Gusdur semakin terdesak dalam pemerintahan. Kebijakan sosial-politik yang kontroversial juga menjadi celah untuk menggoyang pemerintahan pada masa itu. Contohnya adalah negosiasi dengan Gerakan Aceh Mardeka (GAM), skandal Buloggate dan Bruneigate, serta isu-isu lainnya yang memojokkan posisi Gus Dur. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Dilain hal negara-negara pendonor (Paris Club) juga memberikan respon negatif terhadap potensi keberlangsungan perekenomian jangka panjang Indonesia. Pada akhirnya pemerintahan Gus Dur berakhir melalui Sidang Istimewa MPR yang berlangusng pada 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarno Putri wakilnya naik menggantikan posisi Gus Dur sebagai Presiden.

Presiden Megawati yang terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam kepemimpinannya, yaitu merekonisiliasi elit politik yang sebelumnya berkonflik, membangun persatuan nasional yang tergoyang akibat konflik komunal, serta meningkatkan perekonomian negara. Untuk mencapai visinya sebagai presiden beberapa kebijakan dijalankan oleh Megawati. Beberapa diantaranya adalah meminta penundaan pembayaran utang luar negeri pada tahun 2001, meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan kinerja ekspor, privatisasi BUMN, dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya-upaya ini ternyata tidak mendongkrak kondisi Indonesia saat itu. Megawati dianggap gagal oleh oposisi dalam menjalankan reformasi. Ia semakin dikecam karena beberapa kasus seperti dugaan tindak pelanggaran HAM di beberapa daerah berkonflik, privatisasi BUMN dalam upaya menutupi defisit APBN yang justru menjadikan banyak BUMN dimiliki oleh kelompok swasta, serta lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan pemerintah Indonesia ke tangan Malaysia. Salah satu torehan yang sangat mencolok dari Presiden Megawati adalah Indonesia lepas dari kerjasama dengan IMF pada tahun 2003.

Pada tahun 2004 Pemilu pertama dilaksanakan dan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Presiden SBY menjalankan pemerintahan selama 10 tahun (2 periode) setelah kembali memenangkan pemilu tahun 2009. Pemerintahan Presiden SBY diwarnai oleh berbagai bencana alam yang melanda di berbagai daerah. Pada periode pertama pemerintahan SBY animo positif publik terhadap pemerintah meningkat dan tingkat kepercayaan terhadap program dan kebijakan juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi dimata beberapa ekonom berubah positif dari periode sebelumnya. Selain itu SBY juga mampu menjaga stabilitas nasional dengan cukup baik serta kondisi internal cabinet yang cukup harmonis. Pada periode kedua setelah kemenangan mutlak pada pemilu 2009 beberapa kasus dalam pemerintahan SBY mulai muncul ke permukaan. Bailout bank Century dan pencabutan subsidi menjadi permasalahan panjang dan menyiita perhatian publik. SBY juga dipandang tidak mampu menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi sebelumnya. Dan yang paling serius adalah ditangkapnya sejumlah petinggi Partai Demokrat sebagai tersangka kasus korupsi.

Dilansir dari detik finance rasio utang pemerintah Republik Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari era presiden Soeharto sampai SBY adalah sebagai berikut. Rasio di era Soeharto mencapai 57,7% terhadap PDB. Pada 1998 lalu, utang pemerintah berada di kisaran Rp 551,4 triliun, sementara PDB berada di kisaran Rp 955,6 triliun. Kemudian di era BJ Habibie, rasio utang terhadap PDB melambung tinggi. Saat itu, utang di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun, sementara PDB Rp 1.099 triliun. Sehingga rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%. Rasio utang itu pun mulai mengalami penurunan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur. Saat itu, rasio utang pemerintah turun tipis menjadi 77,2%. Di mana utang pemerintah sebesar Rp 1.271 triliun dan PDB Rp 1.491 triliun. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, rasio utang kembali mengalami penurunan. Utang saat era Megawati sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB. Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, nilai utang meningkat lebih dari dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun. Walau nilai utang meningkat dua kali libat, namun nilai PDB saat itu juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi. PDB di era SBY mencapai Rp 10.542 triliun atau meningkat berkali-kali lipat dibanding era sebelumnya. Dengan begitu, rasio utang juga hanya sekitar 24,7% terhadap PDB. Rasio utang itu tercatat jadi yang paling rendah hingga saat ini.

saat ini di era pemerintahan presiden Joko Widodo Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang tertera dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Januari 2019, pada akhir November 2018 tercatat 372,9 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 189,3 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 12,3 miliar dolar AS dibandingkan posisi pada akhir bulan sebelumnya. Rasio utang terhadap PDB per periode akhir bulan November 2018. Rasio ini memang masih dianggap sehat karena berdasarkan peraturan yang berlaku yakni 287,9 triliun rupiah atau sekitar 1,95%.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintah memang masih diperbolehkan untuk melakukan pinjaman dalam rangka menutupi defisit APBN dengan ketentuan yaitu defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Dari jumlah yang tertera pada SULNI Januari 2019 pemerintah masih memiliki hak untuk melalukan pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa utang luar negeri Indonesia masih dalam status yang aman dan masih bisa melakukan pinjaman dalam rangka menyelesaikan proyek kegiatan dan program yang berjalan. Berdasarkan konstitusi yang berlaku memang utang merupakan hal yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk menutupi defisit anggaran. Tapi benarkah utang menjadi solusi yang paling tepat dalam upaya peningkatan perekonomian negara.

Utang sejatinya adalah metode penjajahan gaya baru yang diterapkan elit global yang sebelumnya hanya memanfaatkan utang dalam pendanaan perang dan penjajahan kolonialisme. Untuk melakukaan penguasaan terhadap suatu negara-negara sebelumnya elit global melalui nagara penjajah harus menggunakan senjata dan serdadu perang. Hal ini tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga membuat para elit global merancang metode baru untuk melakukan penguasaan terhadap negar tanpa perlu mengorbankan banyak modal. Utang negara adalah salah satu upaya jitu yang dirancang untuk tetap dapat menguasi kondisi suatu negara tanpa harus mengirimkan serdadu perang yang mebutuhkan banyak biaya dalam jangka waktu yang panjang. Cara pertama yang ditempuh adalah membentuk bank, kemudian membentuk lembaga, organisasi, dan asosiasi internasional dibidang moneter dan fiskal, sehingga dapat menguasai segala kebijakan perekoniomian. Dari sinilah mulai muncul praktik-praktik kapitalisme melalui utang luar negeri. Negara-negara yang baru saja merdeka dan negara yang sedang terpuruk atau berkembang paska Perang Dunia II tentu memiliki kondisi keuangan dan perekonomian yang sangat tidak stabil. Dalam kondisi inilah para kapitalis hadir dengan tawaran utang pada negara-negara yang membutuhkan pendanaan. Dengan dalil membantu negara-negara untuk dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri, pada kenyataannya dampak utang sangatlah penjang. Saat negara-negara mulai berutang kondisi perekonomian dunia dan negara peminjam dibuat bergejolak sehingga terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap dollar atau inflasi. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pemberi pinjaman, karena kondisi tersebut akan memaksa negara mengambil kebijakan-kebijakan yang kembali menguntungkan elit global. Kondisi negara tidak mampu membayar utang akan selalu dibuat agar negara-negara tidak mampu membayarkan utang dan kembali berutang pada elit global melalui organisasi atau asosiasi internasional yang telah dibentuk sebelumnya. Karena kebijakan moneter dan perbankan yang telah dimonopoli sebelumnya suatu negara akan sulit mencapai kemandirian dan akan bergantung pada metode penjajahan gaya baru ini.

Utang memang salah satu solusi bagi suatu negara untuk mempertahankan kestabilannya dalam beberapa kondisi, contoh pasca perang atau terkena bencana alam. Utang bukanlah solusi yang paling tepat bagi suatu negara termasuk Indonesia dalam mencapai kesejahteraan umum dan kemandirian. Karena dalam praktik utang saat ini terhadap penghisapan yang terjadi didalamnya. Terlebih lagi dalam jumlah utang luar negeri Indonesia yang tidak sedikit saat ini. Maka pemerintah harus melaksanakan pengelolaan APBN sebaik mungkin sehingga mengurangi defisit anggaran dan pada akhirnya tidak menambah jumlah utang, yang mencekik rakyat dengan meningkatnya pajak sebagai salah satu metode pembayaran utang.

 

Referensi

Prof. Dr. Boediono. Ekonomi Indonesia. 2017

Bank Indonesia. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. IX. 2018

Bank Indonesia. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. X. 2019

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi APBN 2019.

Pranata, Nika. “Kutukan Negara Kaya Sumber Daya Alam”. (terdapat pada: http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382. Diakses pada 25 Mei 2019)

Badan Informasi Geospasial. “Rujukan Nasional Data Kewilayahan: Luas NKRI 8,3 Juta Kilometer Persegi“. (terdapat pada: http://www.big.go.id/berita-surta/show/rujukan-nasional-data-kewilayahan-luas-nkri-8-3-juta-kilometer-persegi. Diakses pada 25 Mei 2019)

Badan Pusat Statistik. ” Gini Ratio September 2018 tercatat sebesar 0,384“. (terdapat pada: https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1548/gini-ratio-september-2018-tercatat-sebesar-0-384.html. Diakses pada 25 Mei 2019)

Anonim. “List of Countries by Projected GDP per capita”. (terdapat pada: http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php. Diakses pada 25 Mei 2019)

Eka, Bahtera. “Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%”. (terdapat pada http://news.unpad.ac.id/?p=36173. Diakses pada 25 Mei 2019)

Rachman, Fadhly Fauzi. “Utang dari Zaman Soeharto hingga Jokowi, Mana Paling besar?”. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4172056/utang-dari-zaman-soeharto-hingga-jokowi-mana-paling-besar”. Diakses pada: 25 Mei 2019)


Penulis,

 

 

 

 

 

Nama               : Komang Tiara Setia Diana

NA                   : 187116091

Asal PD/PC      : PC KMHDI Bandar Lampung

 

Komentar Anda

Satu tanggapan untuk “DILEMA UTANG INDONESIA

  1. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Budiwati Permata, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirimkan dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan berjanji ini dan itu, orang-orang menganggur, saya sarankan Anda semua harus sangat berhati-hati

    beberapa bulan yang lalu, saya tegang secara finansial dan sangat membutuhkan pinjaman untuk mendapatkan bisnis saya kembali, saya tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya Dian Pelangi yang merujuk saya kepada pemberi pinjaman yang sangat bisa diandalkan bernama Christabel’s Missan ibu yang baik, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan 800 juta dalam waktu kurang dari 20 jam tanpa tekanan atau tekanan dan bunga hanya 2%

    Saya terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya gunakan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

    Karena saya berjanji akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, silakan hubungi ibu yang baik melalui email: christabelloancompany@gmail.com

    dan dengan rahmat Tuhan dia tidak akan mengecewakanmu mendapatkan pinjaman jika kamu memegang perintahnya.

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: permatabudiwati@gmail.com
    dan teman saya Dian Pelangi yang memperkenalkan saya dan memberi tahu saya tentang Ny. Christabel, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ny. Christabel, Anda juga dapat menghubunginya melalui email: (lianmeylady@gmail.com) sekarang,

    yang akan saya lakukan adalah mencoba memenuhi pembayaran pinjaman bulanan saya yang saya kirim langsung ke akun ibu Christabel. Anda masih dapat menghubungi ibu yang baik, What’sApp Number +15614916019

    mohon bijaksana dan semoga Allah membimbing kita semua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *