Boikot Pajak Bukan Sebuah Solusi

Mengacu kepada The Spectator Index Tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa yang mengantarkan Indonesia menempati peringkat ke-4 (empat) sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang cukup tinggi dan tersebar di berbagai pulau sehingga menimbulkan permasalahan cukup kompleks yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia. Seperti halnya pada tahun 2019 ini, saat politik di Indonesia memanas dimana setelah lima tahun masyarakat Indonesia akan memilih kepala negara. Para kandidat yang berkompetisi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)  masing-masing mempunyai tujuan mulia yaitu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, namun tidak dapat dipungkiri dalam sebuah kompetisi pasti ada kemenangan dan kekalahan. Tepat pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil Pemilu. Sangat disayangkan dari kubu kandidat yang kalah dalam Pemilu tidak mampu menerima hasil pesta demokrasi yang telah dilaksanakan dengan sangat baik. Para pendukung kandidat tersebut mengklaim pelaksanaan Pemilu tidak fair dan mengeluarkan statement ancaman, salah satunya yaitu  akan melaksanakan “boikot pajak”.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya)”. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi baikot pajak yang dimaksud disini adalah sebuah tindakan menolak untuk membayar kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan alasan tidak sepakat  terhadap penetapan hasil resmi Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Statement tersebut dapat mengancam perekonomian di Indonesia karena sumber penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.315,91 triliun, kepabeanan cukai Rp205,47 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp407.1 triliun, dan penerimaan hibah Rp13,9 triliun. Hal ini berarti bahwa 69%  penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Setiap rupiah pajak yang rakyat Indonesia bayar akan menjadi penerimaan negara, untuk kemudian digunakan memenuhi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun untuk setiap Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pajak akan dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp81.589, perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp10.776, transfer ke daerah sebesar Rp335.933, pendidikan sebesar Rp62.041, pelayanan umum sebesar Rp210.206, kesehatan sebesar Rp25.501, ketertiban dan keamanan sebesar Rp58.092, keagamaan sebesar Rp4.120, ekonomi sebesar Rp158.303, pariwisata sebesar Rp2.166, pertahanan sebesar Rp44.057 dan perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp7.216. Data alokasi tersebut baru berasal dari satu juta rupiah uang pajak, jika penerimaan pajak di Indonesia dapat mencapai Rp1.500 triliun maka akan semakin besar kontrapretasi yang diperoleh oleh rakyat Indonesia secara tidak langsung.

Tahun ini, target penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun atau 72,9% dari target total pendapatan negara menembus Rp2.165,1 triliun. Apabila boikot pajak ini benar terjadi maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan menurun dan ditakutkan hal ini akan berpengaruh positif terhadap pencapaian target pajak tahun 2019. Penurunan sumber APBN dari perpajakan dan penerimaan lainnya yang berasal dari dalam negeri memungkinkan pemerintah tidak mampu untuk menutupi belanja negara yang cukup besar sehingga dengan terpaksa negara harus mencari sumber penerimaan dari luar negeri atau dengan kata lain berhutang ke luar negeri. Dalam Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia edisi Maret 2019 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, pemerintah mencatat ULN Indonesia sebesar US$383,3 miliar dolar atau setara Rp5.366 triliun dengan kurs Rp14.000.

Ada peningkatan utang sebesar US$5,5 miliar atau sekitar Rp77 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir periode tahun 2018. Hal itu terjadi karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (tahun ke tahun), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Total ULN Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: US$293.328 juta (2014), US$310.731 juta (2015), US$320.005 juta (2016), US$352.469 juta (2017), US$377.827 juta (2018), US$383.324 juta pada Januari 2019. Bahkan pada tahun 2018 saat belum adanya statement boikot pajak saja nilai penerimaan negara sangat jauh dibawah total utang negara apalagi jika rakyat Indonesia terpengaruh untuk melaksakan baikot pajak, maka akan berpotensi menimbulkan kekacauan ekonomi negara.

Kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam beleid itu disebutkan, jika setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang perpajakan seperti yang telah disebutkan di atas yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Artinya, seruan boikot membayar pajak sama halnya dengan seruan untuk melanggar ketentuan konstitusi negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, tentu setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi termasuk boikot pajak yang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 A.

Sanksi pelanggaran pajak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yakni pada pasal 38 dan pasal 39. Pertama yang diatur pada pasal 38 yang intinya berbunyi: “apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menyebabkan kerugian negara, maka wajib pajak akan dikenakan denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun”.

Sanksi pajak yang diatur pada pasal 39 UU KUP adalah sanksi bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan pajaknya. Mulai dari dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudian, sanksi karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan palsu, sampai tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Hal tersebut apabila dianggap merugikan pendapatan negara dan akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Bahkan, pidana bisa ditambah menjadi dua kalinya apabila seseorang kembali melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Mungkin bagi pendukung kandidat yang kalah dalam pemilu boikot pajak merupakan cara yang efektif untuk menekan penguasa, apalagi jika dilaksanakan secara serentak.  Namun apakah negara atau rakyat mendapatkan keuntungan dari baikot pajak tersebut. Pemungutan pajak, pembayaran pajak, itu terlepas dari kontroversi politik. Sehingga, masyarakat tetap wajib bayar pajak meskipun adanya gejolak politik. Siapa pun yang menang atau kalah dalam Pemilu masyarakat tetap wajib membayar pajak. Memang selama ini pajak masih dipandang sebagai pemalakan dengan konsekuensi hukuman pidana didalamnya. Selain itu masyarakat masih memandang pajak dari pemberitaan negatif seperti korupsi dan nepotisme pada jajaran pegawai perpajakan. Maka dari itu masyarakat Indonesia dinilai perlu memiliki pemahaman komprehensif terkait peran pajak terhadap negara, sehingga bisa menilai dampak negatif dari seruan boikot  tersebut dan mulai melihat pajak dari sisi kebutuhan ekonomi bangsa yang sangat kompleks. Boikot pajak bukanlah solusi bagi permasalahan politik ataupun permasalahan pelanggaran yang terjadi pada jajaran pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Sebuah solusi yang ditawarkan oleh Direktur Jenderal pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu dengan menerapkan whistleblowing system. Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

 

Referensi

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf (diakses pada 4 juni 2019)

https://economy.okezone.com/read/2018/07/21/320/1925559/indonesia-penduduk-terbanyak-nomor-4-di-dunia-siapa-juaranya (Diakses pada 4 Juni 2019)

https://www.cermati.com/artikel/yuk-kepoin-uang-pajak-anda-mengucur-ke-mana-saja  (diakses pada 4 Juni 2019)

https://www.kemenkeu.go.id/media/11668/apbn-kita-januari-2019.pdf (diakses pada 4 Juni 2019)

https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/berapa-besar-utang-luar-negeri-indonesia-saat-ini (diakses pada 5 Juni 2019)

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190508/259/919888/mengukur-kinerja-penerimaan-pajak-2019 (diakses pada 5 Juni 2019)

https://www.wise.kemenkeu.go.id/ (diakses pada 5 Juni 2019)

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf (diakses pada 5 Juni 2019)


Penulis,

 

 

 

 

 

 

Nama               : Ni Komang Pebriyanti

NA                   : 510317009

Asal PD/PC      : PC KMHDI Badung

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *