Mayday: PP KMHDI Menilai Ekonomi Digital Mengancam Buruh Indonesia

JAKARTA – Ketua Presidium Pimpinan Pusat KesatuanMahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Kadek Andre Nuaba mengungkapkan ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi kaum buruh.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini terjadididominasi akibat adanya omotomatisasi ataudigitalisasi yang masif terjadi akibat adanyapengembangan ekonomi digital, di dalamnya terdampakterhadap buruh yang bekerja di sektor transportasi, retail, perbankan, dan manufaktur khususnya otomotifungkapnya.

Labor Institute mencatat lebih kurang 100 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya di tahun 2018 ini dikarenakan digitalisasi disektor tersebut. Dan diprediksi akan terusmeningkat di tahun 2019.

Menurut Andre, PHK akan berdampak pada tumbuhnya informalisasi tenaga kerja dengan akan semakin menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau pekerja mandiri yang akan menimbulkan kesemerautanpenataan kota-kota besar, yang akan berdampak terhadap permasalahan sosial.

Pemerintah perlu membuat blue print strategi penciptaan lapangan kerja di era digitalisasi dan juga harus mulai fokus pada revitalisasi sistem pendidikanyang mengedepankan keterampilan digital” sambungAndre.

Selain itu, menurutnya sistem outsourcing juga masihmenjadi masalah yang paling krusial bagi kaum buruhIndonesia. Minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, seperti minimnya perlindungan terhadap Jaminan Sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar dibawahupah minimum.

Untuk itu pemerintah harus hadir untuk meningkatkanpengawasan terjadap pengguna tenaga kerja kita danperlu merevisi sistem pengupahan buruh di Indonesia yang harus mengedepankan kebutuhan hidup layakpara buruhtutupnya

Komentar Anda