“UPAH LAYAK NASIONAL UNTUK BURUH”

Menyambut hari buruh sedunia yang lebih akrab kita kenal dengan may day yang selalu diperingati setiap  tanggal 1 mei sudah bukan menjadi hal yang baru bagi kalangan aktivis mahasiswa, pergerakan dan buruh untuk melakukan diskusi, kosolidasi dan aksi terkait permasalahan buruh yang dihadapi saat ini.

Indonesia sebagai negara bercita-cita ingin mensejahterakan rakyatnya seperti yang terkandung dan menjadi amanat dalam Pancasila dan UUD 1945 walaupun dalam prakteknya belum bisa mewujudkan amanat ini terutama terkait dengan permasalahan yang dialami oleh kaum pekerja/buruh.

Problem Ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih terkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya SDA tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya. Dan ditamhah lagi paket kebijakan ekonomi pemerintah yang jauh dari keberpihakan kepada kaum pekerja/buruh.

Sudah sangat jelas sekarang ini pemerintah semakin memperlihatkan sikap tidak pro terhadap kaum Buruh dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah, pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk bisa memastikan agar investor masuk ke Indonesia, pemerintah  membuat aturan-aturan yang selama ini dianggap menghambat proses investasi. Misalnya masalah pemangkasan perijinan yang panjang, masalah pengadaan lahan atau persiapan lahan yang selama ini sulit kini dipermudah, termasuk PP 78/2015 yang merupakan bagian dari upaya pemerintah  untuk menarik investor agar masuk ke Indonesia.

Dengan PP 78/2015, kenaikan upah bisa diprediksi setiap tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai rumus untuk menetapkan upah setiap tahunnya. Dalam konteks seperti ini, kita bisa melihat posisi PP 78/2015 itu bukan untuk kepentingan buruh, melainkan untuk kepentingan pengusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menetapkan upah diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Cara untuk menentukan kenaikan upah berdasarkan KHL, dilakukan berdasarkan survei oleh dewan pengupahan di setiap provinsi dan setiap kota. Artinya, melalui PP 78/2015 kenaikan upah sudah dipatok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga survei sudah tidak dibutuhkan lagi.

Dewan Pengupahan sendiri terdiri dari perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, dan perwakilan pemerintah. Ini lah dulu yang biasanya setiap tahun melakukan survei pasar dan itu ada 65 item yang di survei, berapa harganya, dan di situlah nantinya bisa diketahui berapa angka kebutuhan hidup layak berdasarkan survei tersebut. Disitulah reomnedasi Dewan pengupahan kepada bupati dan gubernur untuk menetapkan.

Kalau survei sudah tidak dibutuhkan lagi, artinya dewan pengupahan sudah tidak berfungsi lagi. Kalau dewan pengupahan sudah tidak berfungsi artinya peran serikat pekerja/buruh dalam menentukan kenaikan upah itu sudah hilang.

Ini kita simpulkan bahwa politik upah murah masih menjadi pilihan bagi pemerintah dalam kerangka memanjakan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Melalui PP 78/2015 tersebut.

Yang menjadi perhatian bagi kita pada hari ini ialah, pemerintah Jokowi sendiri dalam kampanyenya pernah menjanjikan Tri Layak. Yaitu upah layak, hidup layak dan kerja layak. Akan tetapi, apa yang disampaikan dalam Tri Layak tersebut dengan kebijakan PP 78/2015, itu sangat bertentangan.

Kaum buruh Indonesia tidak akan pernah sampai pada kehidupan yang layak, jika tingkat kenaikan upah didasarkan pada PP 78/2015 karena tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Sekarang saja dengan kondisi upah yang ada di wilayah Jakarta masih jauh dari kebutuhan hidup layak karena upah yang ditetapkan melalui UMP itu mengatur upah untuk pekerja lajang. Jadi, UMP itu upah untuk pekerja lajang yang bekerja di bawah satu tahun.

Sekarang ini UMP menjadi patokan upah buruh di setiap perusahaan. Meskipun orang sudah bekerja satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun, tetap saja upah standartnya UMP. Sedangkan orang yang bekerja lima tahun, dengan yang satu tahun, upahnya tetap sama menggunakan UMP. Begitu juga dengan buruh yang mempunyai anak lima, dengan buruh lajang upahnya tetap menggunakan UMP.

Pemerintah perlu merevisi PP 78/2015 karena tidak akan memberikan kesejahteraan bagi buruh dan rakyat. Dan juga perlu membuat satu undang-undang tentang pengupahan. Undang-undang yang kita harapkan adalah undang-undang yang bisa memberikan keadilan dan kesejahtraan kepada seluruh kaum buruh. Namun pemerintah tidak cukup dengan hanya merevisi perundang-undangan, melainkan mesti mengacu kepada akar permasalahan ketenagakerjaan itu sendiri. Yang terpenting adalah pemerintah tidak boleh melepaskan fungsinya untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dalam hal ini kesejahteraan bagi pekerja/buruh.

Solusinya adalah pemerintah harus membuat konsep Upah Layak Nasional, dimana dalam konsep itu ada pemerataan upah di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya masuk akal dan sangat memungkinkan. Atau upah berdasarkan regional seperti dulu UMR, misalnya di Indonesia dibagi menjadi tiga sampai empat regional.

Itu harus di atur melalui satu aturan setingkat undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Di dalam tidak hanya mengatur pekerja yang lajang, tapi harus benar-benar mengatur pekerja secara umum, seperti yang mempunyai suami, istri, anak, dll, karena kebutuhan buruh berbeda-beda, sehingga tidak bisa dipukul rata.

Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai aturan standarisasi upah seperti golongan 1A, 2A, 3A. Dari Aceh sampai Papua itu upahnya sama. Bahwa nantinya ada tunjangan daerah, ada tunjangan istri, itu ada di dalam tunjangan PNS, tapi dasarnya harus sama. Harusnya pemerintah bisa melakukan juga untuk buruh karena dengan standarisasi upah secara nasional, akan mendorong percepatan pemerataan pembangunan. Sehingga jika orang ingin melakukan investasi dimanapun, dia akan mendapatkan satu jaminan kepastian upah, dimanapun ia akan berinvestasi.

Namun dengan kondisi sekarang ini, upah yang berdasarkan kabupaten/kota, setiap investasi pasti akan memilih kabupaten/kota yang upahnya paling rendah. Itulah yang menyebabkan terjadinya relokasi. Seperti yang terjadi di Tanggerang, banyak perusahaan yang relokasi ke Jawa Tengah, karena upah di Jawa tengah jauh lebih murah, bisa 50% upahnya di bawah Tanggerang.

Sistem pengupahan yang saat ini juga mendorong masyarakat di daerah melakukan urbanisasi ke kota-kota Industri karena di kampung dia upahnya cuma Rp1,4 juta dan jika dia bekerja di Jakarta upahnya bisa bisa sampai Rp3,4 Juta.

Seandainya ada standarisasi upah, itu akan meminimalisir terjadinya urbanisasi, meminimalisir terjadinya relokasi, meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah.

Persoalan upah ini tidak bisa lagi dipandang sebagai beban. Pemerintah harusnya melihat peningkatan upah itu akan mendorong terjadinya meningkatan daya beli. Kalau seandainya terjadi peningkatan daya beli, secara otomatis pasar akan bisa terserap. Kalau pasar bisa terserap, artinya produktifitas akan meningkat. Nah, itu efeknya yang seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah.

Krisis yang terjadi hari ini ialah krisis daya beli, kalau upah terus ditekan, daya beli terus menurun, maka krisisnya akan semakin mendalam. Harusnya pemerintah mengambil cara berpikir yang lain, tapi logika yang dipakai pemerintah masih memakai logika lama masih melihat upah kecil, sehingga investor akan datang.

Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia masih ketergantungan dengan modal-modal asing atau dengan investasi yang tidak independen dalam pembangunan, sehingga tidak mandiri karena kita memang tidak punya industri dalam negerinya sendiri.

Jangan menganggap remeh peran buruh darinya roda perekonomian berjalan dan darinya kontrol si kaya dan si miskin selalu hadir. Mememperingati hari buruh memiliki semangat kesetaraan dalam berkehidupan sosial. Selamat menyambut hari buruh 1 mei 2019, Buruh jaya negara sejahtera.

Berjuanglah wahai para buruh untuk mendapatkan upah dan penghargaan yang semestinya.

Ditulis oleh:

I Gede Hendra Juliana, Ketua Departemen Kaderisasi

PP KMHDI 2018-2020.

Komentar Anda