17 APRIL 2019 PILIH SIAPA ? JOKOWI ATAU PRABOWO ?

Menyambut Pemilu Serentak 2019

Kita ketahui bersama, 17 April 2019 yang tinggal menghitung hari ini akan tiba. Momen dimana kita menentukan pilihan bersama demi perubahan bangsa yang lebih baik lagi. Itu harapannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki calon yang akan kita pilih nanti di bilik suara ? sepertinya tidak semua dari kita sudah menetapkan pilihannya. Swing Votters merupakan pemilik hak pilih yang belum menentukan pilihan, atau bisa juga kita sebut pihak yang masih merahasiakan pilihannya. Dari hasil survey Litbang Kompas yang dilakukan periode 22 Februari s.d 5 Maret 2019, terlihat bahwa masih ada 13,4% yang belum jelas pilihannya (entah itu merahasiakan atau belum menetapkan pilihan). Itu artinya, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan oleh KPU RI yakni sejumlah 192.866.254 pemilih, masih ada sekitar 25.884.078 pemilih yang belum jelas arah pilihannya.

Hari ini, kita dihadapkan oleh 2 pilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yakni, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin (Paslon 01) serta H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno (Paslon 02), dimana yang kita ketahui kedua Capres ini sebelumnya juga pernah berkontestasi di Pemilu Tahun 2014. Hanya saja hari ini memiliki Cawapres yang berbeda. Saya yakin, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Visi yang akan diusung oleh kedua Paslon dalam Pemilu kali ini. Mari kita sedikit bahas mengenai Visi yang mereka usung.

Adu Gagasan

Jika kita melihat Visi dari kedua Paslon rasanya memiliki tujuan yang sama. Jika Paslon 01 mengusung Visi “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Sedangkan Paslon 02 mengusung Visi “Indonesia adil, makmur bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya”. Sekiranya visi yang diusung oleh kedua Paslon memiliki tujuan dan spirit yang sama. Tetapi tidak lantas kita hanya menilai kedua Paslon ini hanya dari narasi yang tertuang dalam rangkaian kata dalam visi tersebut. Dalam tulisan ini saya akan mengambil sudut pandang ketidakberpihakan kedua paslon terhadap rakyat kecil, karena menurut saya, jika menilai dari sudut kinerja sangatlah tidak fear mengingat paslon nomor 02 memang kurang memiliki pengalaman dalam birokrasi pemerintahan.

Rekam Jejak Pasangan Calon

Kita harus akui bahwa keempat orang yang sedang berkontestasi untuk menjadi orang nomor 1 dan 2 di negeri ini adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Orang yang mau mengabdikan diri untuk bangsa dan mendedikasikan diri untuk negerinya. Tidak banyak yang mau dan bisa untuk mengabdikan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden, mengingat tugas dan tanggung jawab yang begitu besar harus diselesaikan ketika dipercaya pada posisi tersebut.

Jokowi merupakan sosok yang fenomenal hingga hari ini, bisa dikatakan karir politiknya sangat mulus. Sejak menjadi Walikota di Solo selama 2 periode masa jabatan, selanjutnya bersama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memberanikan diri menjadi penantang untuk memperebutkan posisi Gubernur di DKI Jakarta, hingga terpilih menjadi Presiden RI didampingi oleh Jusuf Kala. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan blusukan yang dia populerkan menjadi pemikat hati rakyat yang ampuh. Tak dipungkiri, selama 4,5 tahun menjadi presiden, banyak kemajuan yang telah dibawanya seperti pembangunan infrastruktur yang begitu massif dibangun di era kabinet kerjanya, menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,34% dan yang paling diingat adalah BBM satu harga di seluruh Indonesia. Tiga hal yang tadi disampaikan adalah prestasi yang patut untuk kita apresiasi, karena itu bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan.

Prabowo merupakan sosok yang lekat dengan tokoh militer, mengingat jabatan terakhirnya di militer sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang kala itu menjadi perwira termuda yang meraih pangkat jenderal. Pada usia 47 tahun dengan tiga bintang disematkan dipundaknya. Prestasi yang luar biasa, walaupun sosok Prabowo tidak bisa lepas dari pelanggaran HAM tahun 1998. Pada tahun 2004 meniti karir politik di Partai Golongan Karya (Golkar) dan di tahun 2008 mendirikan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Muchdi Purwoprandjono. Partai yang didirikannya berhasil meraup suara 4,5% dengan 26 kursi di Legislatif. Ia pun berhasil membawa partai yang didirikannya menjadi partai besar dan disegani hari ini, dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menariknya, dia adalah sosok yang juga mendorong pencalonan Jokowi – Ahok di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2002.

Siapa yang ada di belakang mereka ?

Hingga hari ini, kita masih sering melihat dan mendengar bahwa kedua paslon mengumbar janji manis untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan strateginya masing-masing. Tidak salah hal tersebut, mengingat hingga tanggal 13 nanti, masa kampanye masih berjalan. Itu artinya, paslon masih bebas untuk menyampaikan visi, misi dan citra dirinya. Namun apakah semua janji yang dikatakan oleh mereka akan direalisasikan? Rasanya masih dapat kita pertanyakan dan kita telaah bersama.

Salah satu persoalan yang sangat rumit dan sulit untuk menemukan ujung yang baik untuk rakyat adalah persoalan HAM dan eksploitasi alam yang berlebih oleh investor atau pemilik modal. Dapat kita lihat dari masih maraknya perlawanan rakyat dan tuntutan rakyat terkait dua hal tersebut. Bali khususnya, kasus reklamasi Teluk Benoa hingga menginjak lima tahun pun belum ada tanda-tanda keberpihakan kepada rakyat dari pemerintah, yang ada malah keberpihakan kepada pemilik modal.

Maka dari itu, perlu kita ketahui bersama siapa saja orang-orang yang ada di pihak masing-masing paslon. Baik dari petahana maupun penantang.

Dikutip dari Kumparan.com berdasarkan catatan akhir tahun Konsorium Pembaruan Agraria, selama 2018 sedikitnya ada 410 konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 807.177,613 hektar. Ratusan konflik itu melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi. Dan menurut data yang dipublikasi oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), sedikitnya ada belasan bisnis “raksasa” yang ada di lingkaran kedua paslon yang sedang berkontestasi ini, diantaranya :

Kubu Jokowi :

  1. Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan bagian dari TKN Jokowi – Ma’ruf ini merupakan pendiri dan pemegang saham dari PT. Toba Bara Sejahtera yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, migas, perindustrian, properti, pembangkit tenaga listrik, serta kehutanan dan kelapa sawit. Tiga anak perusahaan Toba Bara meninggalkan 36 lubang tambang yakni PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama dan PT. Kutai Energi.
  2. Oesman Sapta Odang yang merupakan Dewan Penasihat TKN Jokowi – Ma’ruf ini memiliki PT. Karimun Granite di Pulau Karimun, Riau yang bergerak di sektor tambang. Tambang Granite ini merupakan tambang granite terbesar di Asia Tenggara yang banyak melayani pasar ekspor.
  3. Aburizal Bakrie yang merupakan Dewan Pembina Partai Golkar ini memiliki jejak buruk dalam sektor pertambangan dan energi. Posisi dan relasi politiknya yang kuat dan berjejaring dengan sejumlah elit penting Indonesia, membuatnya begitu nyaman dan tak tersentuh oleh hukum di saat perusahaannya sedang menghancurkan ruang hidup rakyat. Semuanya melibatkan PT. Kaltim Prima Coal, anak perusahaan Bumi Resources.

Kubu Prabowo :

  1. Prabowo Subianto yang merupakan Capres 02 tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Nusantara Energy Resources diduga terlibat kejahatan pajak, tercantum diantara 13,4 juta dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang diberi judul Paradise Paper. Isinya merinci orang-orang kaya seluruh dunia yang melarikan diri dari pajak dan menimbun uang di negara bebas pajak. Prabowo tercatat sebagai direktur dan wakil ketua perusahaan ini yang terdaftar di Bermuda, negara suaka pajak dunia.
  2. Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Cawapres 02 merupakan pebisnis tambang dan batu bara. Jejaknya tercatat pada sejumlah perusahaan tambang, mulai dari Saratoga Group yang terhubung dengan Interra Resources Limited yang berbisnis minyak bumi dan gas alam. Selain itu terkait dengan tambang emas PT. Bumi Suksesindo dan PT. Damai Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang masih berkonflik hingga kini. Bahkan sampai mengkriminalisasi seorang warga yakni Budi Pego.
  3. Zukifli Hasan berperan sebagai Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo – Sandi. Pada masa pemerintahan SBY, Zulkifli menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Pada masa itu, Zulkifli mengeluarkan surat keputusan tertanggal 19 November 2013 atas pengajuan penurunan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Usulan pelepasan kawasan hutan seluas 9.743,28 ha itu dikabulkan Zulkifli sebanyak 1.942 ha di wilayah BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Penyetujuan pelepasan kawasan hutan itu menjadi salah satu cikal bakal aktivitas tambang emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) yang komposisi kepemilikan sahamnya terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group.

Itulah beberapa pihak yang berada di lingkaran kedua paslon yang sedang berkontestasi di Pemilu 2019 ini. Bahkan paslon pun aktif dalam beberapa perusahaan yang secara langsung menyengsarakan rakyatnya. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan di bilik suara nantinya.

Dengan keterlibatan langsung elit-elit politik seperti yang sudah dipaparkan diatas, semakin membuat saya menjadi pesimis akan penyelesaian kasus-kasus HAM dan lingkungan yang marak terjadi belakangan ini. Kasus reklamasi Teluk Benoa, tambang emas Tumpang Pitu, PLTU Celukan Bawang, NYIA Kulon Progo Yogyakarta dan masih banyak lagi kasus yang hingga hari ini masih diperjuangkan oleh rakyat.

Apakah akan terselesaikan dan pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada rakyatnya? Walaupun dibaluti dengan rasa pesimistis melihat gelagat elit politik yang sama sekali tidak memberikan perhatian lebih kepada kasus tersebut, tetapi sebagai warga negara Indonesia mari bersama kita sukseskan perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia, bahkan dunia ini. Pemilu Serentak Tahun 2019 pada 17 April 2019 nanti. Karena sekarang saatnya bagi kita untuk mengevaluasi kinerja wakil rakyat yang sudah melakukan tugasnya kurang lebih selama 4,5 tahun ini.

Ingat, “Negara hancur bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena bungkamnya orang-orang baik”.

 

Denpasar, 10 April 2019

 

Teddy Chrisprimanata Putra

Komentar Anda