Evaluasi 4th Kepemimpinan Jokowi-JK, PP KMHDI: Kita Butuh Kebijakan Ekonomi yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keadilan dan Kemanusiaan

JAKARTA, Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus yang menghadirkan PB HMI, PB PMII, PP GMNI, PP GMKI, PP KMHDI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI dan DPP IMM menyampaikan evaluasi kritiknya menjelang Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK‎. Kritik tersebut diharapkan menjadi masukan terhadap pemerintah demi kemaslahatan Indonesia.

Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengungkapkan meskipun kondisi fundamental ekonomi cukup positif, namun kompetisi ekonomi global telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian domestik.

“Bicara kondisi ekonomi, kan tidak hanya melihat besaran angka ABPN atau subsidi yang digelontorkan pemerintah. Inilah adalah kebijakan politis, seberapa berpihak dan tepat sasaran produksi dari kebijakan tersebut kepada masyarakat kita” ungkap Andre di Gedung Joang Jakarta 19 Oktober 2018.

Menurutnya, memang kondisi fundamental ekonomi Indonesia bisa dikatakan masih positif ketika dianalisa dari lima faktor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,6%, inflasi turun menjadi 3,41%, pengangguran turun menjadi 5,13%, kemiskinan turun 1,4% menjadi 9,82%, dan gini ratio terhadap bruto turun menjadi sebesar 0,389, namun masih ada permasalahan yang menurutnya krusial.

“Presentase daya beli masyarakat masih cukup stagnan diangka 4,95%. Kondisi ini dapat disebabkan oleh diindustrialisasi atau peralihan tenaga kerja ke sektor non-formal, sehigga meningkatkan kesenjangan ekonomi” ungkapnya.

Sehingga menurut Andre, Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tepat sasaran dan tidak pragmatis untuk kepentingan jangka pendek.

“Kita membutuhkan kebijakan yang adil secara porsi dan berkemanusiaan secara ensensi keberpihakan. Karena kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini akan terus menggerus kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah” sambung Andre.

Melihat kondisi ini, ekonomi Pancasila menurutnya solusi yang paling tepat untuk selalu dibumikan di Indonesia. Pasalnya, Negara memiliki kewajiban untuk terus dapat menjamin hak warganya dalam mengembangkan baik potensi mikro maupun makronya.

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan yang berarti bahwa seluruh rakyat, atau setiap warga Negara diperbolehkan ikut serta dalam proses produksi dan distribusi. Artinya mereka diperbolehkan memiliki modal yang menjadi hak milik pribadinya. Dan kita berharap ini akan terjadi di Indonesia” ungkapnya saat menutup pembicaraan.

Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai