(Suara Kader) Bungkam Aspirasi Masyarakat Bali, IMF & World Bank Annual Meeting jadi Tameng

Perpres No. 51 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 51 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang pada intinya mengubah status perairan Teluk Benoa yang mulanya berstatus konservasi menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Yang secara logika, dengan sudah berstatus pemanfaatan umum maka Teluk Benoa bisa untuk di Reklamasi dan itulah yang ingin dilakukan oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI). Perubahan Perpres ini menuai banyak kecaman dan perlawanan dari masyarakat Bali yang menolak keras adanya proyek reklamasi di wilayah Teluk Benoa. Bahkan hingga hari ini, pasca 25 Agustus 2018 yang merupakan batas akhir izin lokasi yang dikantongi oleh PT. TWBI, elemen masyarakat di Bali terus menggaungkan suara perlawanan agar Teluk Benoa benar-benar aman dari cengkeraman investor jahat.

Tahun 2018 merupakan tahun yang bisa dianggap menjadi tahun yang membahagiakan bagi para pejuang Bali Tolak Reklamasi, karena 25 Agustus 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Izin Lingkungan atas AMDAL yang disusun oleh PT. TWBI. Hal ini dikarenakan PT. TWBI belum bisa memenuhi kelayakan akibat terkendala factor sosio kultural. Hal ini terjadi karena perlawanan dan penolakan terhadap proyek ini sangat massive. Namun, walaupun izin lokasi yang dikantongi oleh PT. TWBI sudah tidak berlaku lagi, tapi ancaman reklamasi ini masih saja bisa terjadi mengingat Perpres No. 51 Tahun 2014 hingga detik ini masih berlaku. Maka dari itu, semangat penolakan dan perlawanan masih bergelora dari masyarakat Bali.

Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya Baliho perlawanan yang berdiri gagah hamper di seluruh Bali. Tetapi belakangan ini, pihak aparat juga dengan massive melakukan penurunan paksa terhadap Baliho perlawanan ini. Dalilnya adalah menyongsong perhelatan IMF-WB AN 2018 dimana Bali didaulat sebagai tuan rumah. Sejumlah Baliho perlawanan, satu persatu dirobohkan tanpa ampun oleh pihak aparat. Bahkan dalam akun instagramnya, Koordinator ForBali I Wayan Suardana alias Gendo menyatakan keberatannya kepada pemerintah Klungkung yang dengan paksa menurunkan Baliho Bali Tolak Reklamasi dengan dalih baliho tersebut telah rusak, kadaluarsa dan merusak pemandangan dalam proses persiapan menyongsong IMF-WB AN 2018. Akan tetapi, banyak baliho lain yang notabene juga sudah rusak dan masa berlakunya sudah habis tidak diturunkan oleh aparat. Tidak hanya di daerah Klungkung saja, melainkan ini juga terjadi di daerah pedalaman Karangasem dan juga terjadi di Kota Denpasar. Selain penurunan juga marak aksi perusakan Baliho Bali Tolak Reklamasi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab. Apakah ini yang namanya Negara Demokrasi? Ini adalah percobaan untuk membungkam aspirasi masyarakat dengan menghancurkan salah satu media penyampaian aspirasi.

Kebebasan berpendapat bagi Warga Negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf e ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dengan adanya aksi penurunan Baliho seperti ini, apalagi tanpa adanya proses dialog yang baik dari pihak aparat yang menurunkan Baliho ini. Terlihat bahwa praktek pembungkaman aspirasi masyarakat terjadi, khususnya bagi pihak yang berada dalam barisan Bali Tolak Reklamasi. Apalagi belum pernah terdengar bahwa pihak Pemerintah Provinsi Bali mengajak barisan Bali Tolak Reklamasi duduk bersama untuk memikirkan jalan keluar dari persoalan ini.

Suara rakyat adalah suara Tuhan dan dalam konstitusi kita juga mengakui bahwa kedaulatan tertinggi negeri ini ada di tangan rakyat. Jangan jadikan slogan itu sebatas kalimat yang tak memiliki arti dan pantas untuk tidak dihiraukan. Sudah begitu banyak Baliho yang berdiri menyuarakan penolakan Reklamasi Teluk Benoa, jadikan hal ini cerminan bahwa memang ini bukanlah keinginan rakyat. Apalagi momentum terselenggaranya IMF-WB AN 2018 di Bali dijadikan momentum untuk memberangus puluhan Baliho yang berdiri di tanah Bali. Sangat terlihat bahwa pemerintah tidak berada di pihak rakyat.

Hargai aspirasi masyarakat, dan tugas wakil rakyat dan pemimpin untuk mengakomodir serta menyediakan solusi bagi permasalahan yang ada. Karena setiap masalah pasti memiliki jalan keluarnya.

UMUR PANJANG PERLAWANAN!!!

Penulis: Teddy Chrisprimanata Putra (Sekretaris PD KMHDI Bali)

Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai