KMHDI dan Cipayung Plus Sulteng Kecam Eksekusi Lahan di Luwuk yang Berakhir Ricuh

Ricuhnya eksekusi lahan di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, pada Senin (19/3/2018) kemarin mendapat kecaman dari Kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tengah.

Kelompok yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ini, diantaranya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah), melakukan konferensi pers pada Selasa (20/3/2018) kemarin.

Mereka menganggap bahwa proses eksekusi di Tanjungsari  itu merupukan kejahatan kemanusiaan, karena telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ada yang aneh dalam proses eksekusi lahan tersebut, sebab pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Sulteng pernah menolak permohonan eksekusi lahan dari ahli waris karena pertimbangan sengketa hanyalah dua bidang tanah sedangkan yang diajukan eksekusi 6 hektar” ujar Ketut Widiarsana, ketua PD KMHDI Sulteng.

Anehnya pada tahun 2016, pihak PN Luwuk mengabulkan permohonan eksekusi tersebut, padahal menurut Ketut, lahan yang ditempati masyarakat saat ini memiliki sertifikat kepemilikan tanah oleh marsyarakat.

“Eksekusi ini telah membumi hancurkan pemukiman masyarakat yang menjadi tempat perlindungan keluarga mereka”, tambah Ketut Widi.

Sehingga kelompok Cipayung Plus Sulteng mengecam aksi represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan meminta Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Mereka juga meminta Kapolda Sulteng menarik personil kepolisian yang mengawal proses eksekusi, membebaskan masyarakat yang ditangkap dan meminta Kapolres Banggai dicopot dari jabatannya.

Pernyataan Sikap Cipayung Plus Sulteng
Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai