PP KMHDI: Tegakkan Hukum HAM yang Adil dan Berdaulat di Republik ini

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional atau Human Rights Days diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember tak terkecuali Indonesia juga memperingati hari yang menyangkut Hak-hak atas kemanusiaan ini. Tanggal 10 Desember dipilih untuk memperingati hari dimana majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadopsi dan memproklamasikan Universal Decralation pada tahun 1948 yang kemudian diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia sendiri hari HAM biasa diperingati dengan berbagai aksi, terbesar adalah aksi demonstrasi atau unjuk rasa menuntut penegakan HAM di Indonesia. hal ini bukan tanpa alasan karena masalah yang menjadi perhatian khusus di negeri ini salah satunya adalah masalah penegakan Hak Asasi Manusia dimana penegakan HAM di Indonesia dianggap kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun instansi terkait banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia yang tak jarang menyebabkan nyawa seorang manusia melayang , padahal dengan jelas segala yang berkaitan dengan hak hidup serta mempertahankan kehidupan diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Bab X pasal 28A UUD 1945.

Pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia di Indonesia sangat memeperhatinkan, pelanggaran kekerasan yang tidak pandang usia hingga kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa manusia seakan menjadikan HAM hanyalah menjadi hiasan kata-kata belaka tanpa dipahami dan dimengerti oleh manusianya itu sendiri, ini jelas harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah jika tidak ingin lebih bnyak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Masalah-masalah HAM yang terjadi diterjadi dinegeri ini antara lain Soal kekerasan Seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis pada tahun 2017 telah terjadi 116 kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur bahkan tak jarang hinggga menyebabkan kematian ini jelas sangat miris dimana anak dibwah umur harusnya mendapat perlindungan lebih dari Komisi Perlindungan anak (KPI) namun nyatanya pengawasan yang diberikan masih belum dirasakan sehingga bisa terjadi ratusan kekerasan seksual terhadap anak belum lagi kekerasan-kekerasan lainya yang tak kalah memprihatinkan.

Pada masalah Ketenagakerjaan, Indonesia memiliki 1,2 juta tenaga kerja diluar negeri. Terbesar bekerja di Arab Saudi dan Malaysia, para tenaga kerja ini yang sebagain besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari para majikanmajikanya bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan yang menyebabkan berbagai hal. Ini sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar kasus kekerasan di Tenaga Kerja Indonesiaa tidak lebih bnyak lagi terjadi artinya pemerintah harus hadir menjadi mediasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tenaga kerja yang bekerja diluar mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja , baik dari sistem perekrutan, Perjanjian, Kontrak kerja dan lain-lain sehinggar tenaga kerja indonesia tidak berubah menjadi ajang perdagangan manusia.

Bicara soal Hak Asasi Manusia sebenarnya mulai massif didengungkan ketika ketimpangan yang ada berubah menjadi aksi aggresif dikalangan masyarakat seperti konflik kemanusiaan yang terjadi diberbagai wilayah maupun negara-negara bangsa didunia. Konflik kemanusiaan dengan dalil konflik agama sebenarnya selalu berakar pada ketidakseimbangan distribusi power atau yang lebih dikenal dengan diskriminasi sumber daya pada salah satu kelompok masyarakat lainnya, yang akhirnya menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Pimpinan Pusat KMHDI mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo yang sangat fokus pada pembangunan Indonesia bagian timur. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dibagian pinggiran Indonesia adalah langkah efektif untuk mewujudkan percepatan ekonomi, namun dilain hal pemerintah masih belum mengindahkan praktik pembangunan ekonomi yang ramah HAM.

Pada tahun ini, dalam rangka pembangunan New Yogyakarta International Airport, terjadi penggusuran paksa atas tanah pertanian dan warga setempat. Penggusuran paksa yang menuai protes ini membuat masyarakat setempat justru terancam dibui. Praktik pembangunan seperti ini harusnya tidak melukai masyarakat setempat dan jangan sampai regulasi yang dibuat justru menjadi praktik penerapan HAM by product. Pembangunan ekonomi yang ada harus mengindahkan aspek sosial dan lingkungan, jika tidak jelas merupakan praktik pelanggaran HAM. Pembangunan ekonomi harus melibatkan masyarakat didalamnya, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mendorong terwujudnya usaha-usaha ekonomi yang ramah HAM, seperti menumbuhkan perilaku socioecopreneur dalam kegiatan ekonomi. Socioecopreneur merupakan platform untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga bukan saja infrastruktur yang dibangun, melainkan sumber daya dan lingkungan turut menjadi bagian didalamnya. Praktik socioecopreneur jika digarap secara serius akan mampu mewujudkan pembangunan yang adil dan besar karena mengusung kerjasama strategis dan kolaborasi, sehingga kedepan praktik pembangunan yang tidak mengedepankan aspek sosial dan lingkungan sebaiknya dihentikan. Sebut saja proyek Reklamasi Benoa di Bali, yang jelas mendapatkan penolakkan dari masyarakat sekitar karena menciderai aspek sosial, lingkungan, dan budaya masyarakat Bali, dan jika proyek tersebut dilanjutkan tak lain adalah praktik pelanggaran HAM.

Memasuki dunia tanpa sekat, dunia tanpa batas membuat dunia semakin transparan yang artinya jika suatu konflik terjadi disebuah negara, mudah sekali berita tersebut menyebar kenegara lainnya. Hal ini merupakan fenomena yang menguntungkan karena artinya kita dapat semakin cepat mengupayakan peredaman konflik diwilayah tersebut. Seperti yang tahun ini terjadi, kami mengapresiasi langkah pemerintah khususnya melalui Mentri Luar Negri Indonesia yang sangat proaktif atas dasar kemanusiaan melakukan langkah-langkah konstruktif untuk membantu menyelesaikan Myanmar dalam konflik Rohingnya, khususnya di negara bagian Rakhine. Hal ini sangat baik dilakukan terlebih dalam membangun hubungan bilateral kedua negara, namun jangan sampai langkah-langkah proaktif justru menimbulkan kecurigaan dan persepsi lain.

Atas nama kemanusiaan, beberapa negara memutuskan melakukan intervensi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat sipil dinegara yang sedang terjadi konflik. Namun seiring berjalannya waktu, konflik kemanusiaan justru berubah dan melanggar HAM warga negara setempat. Konflik senjata di Libya salah satunya, intervensi kemanusiaan yang dilakukan justru berbuntut pada munculnya gerakan separatisme. Kasus lainnya adalah Genosida di Rwanda, pasukan perdamaian justru tidak berbuat apaapa dan menarik dirinya melihat perempuan dan anak-anak Rwanda menjadi korban atas konflik antar suku tersebut. Kedepan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan, dunia internasional tidak boleh melupakan aspek HAM didalamnya.

Dari berbagai masalah Hak Asasi Manusia diatas, Kesatuan Mahasiwa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) sebagai mahaiswa Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan HAM memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain:

  1. Mendorong efektifitas penerapan regulasi dan kebijakan terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan melalui sosialisasi massive dan optimalisasi perangkat pemerintahan diseluruh wilayah di Indonesia.
  2. Mendorong praktik pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
  3. Mendesak pemerintah menguatkan regulasi terkait perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Diaspora Indonesia.
  4. Mendorong pemerataaan keadilan sosial diseluruh Indonesia baik dari sektor ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya.
  5. Menolak pembangunan ekonomi yang melakukan pelanggaran terhadap HAM dimasyarakat.
  6. Mendorong praktik terwujudnya keamanan internasional tanpa melakukan praktik intervensi kemanusiaan yang melanggar HAM masyarakat sipil.
  7. Perlindungan Hukum yang sama bagi orang-orang timur indonnesia sebagai bentuk “Bhineka Tunggal Ika” bangsa indonesia.
Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai