Hari HAM Internasional, PD KMHDI Bali: Bela Demokrasi, Bela Rakyat

Memperingati hari HAM penting kemudian untuk kita sebagai pemuda dan mahasiswa menggelorakan “Bela Demokrasi, Bela Rakyat” yang merupakan sebuah sikap panjang yang perlu diambil, bukan hanya karena situsi Tanah Air belakangan ini, namun sikap yang sudah patut dan harus dijaga serta dipelihara sejak Reformasi ‘98 dan bahkan sebelumnya.

Demokrasi sejati harus diraih, rakyat harus menikmati keadilan sosial dan kesetaraan. Sikap tersebut masih belum berubah, masih peduli terhadap nasib kaum miskin kota,nasib buruh, nasib masyarakat Indonesia dan Bali khususnya, nasib perempuan dan anak, nasib kelompok minoritas, eksploitasi lahan konservasi, kejelasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu atau pemberantasan korupsi. Serta kita juga wajib peduli kepada jaminan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi yang makin dibungkam dengan banyaknya aturan represif.

Indonesia harus bertahan dengan bhinekanya, dimana semua suku, agama dan golongan, seluruh manusia Indonesia diakui kesamaan haknya, setara ditengah perbedaan. Tidak ada yang berubah dari sikap pelayanan, tidak pula teralihkan oleh kisruh politik, kebencian serta kekerasan yang coba disemai oleh segelintir orang. Oleh karenanya pada peringatan hari HAM Internasional ke-69 ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita “Bela Demokrasi, Bela Rakyat”.

Pada 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia. Ditetapkan pada tanggal pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declarationon Human Rights) 10 Desember 1948 di Palaisde Chaillot, Paris. Ada 6 jenis Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, dan hak untuk mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pada peringatan Hari HAM Internasional ke-69 ini, kami mencoba merefleksikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Setelah 19 tahun reformasi, belum pernah dalam sejarah Indonesia rakyat demikian terjepit. Rakyat dipaksa harus mengambil suatu sikap untuk berpihak kepada pihak-pihak yang bertikai memperebutkan kekuasaan. Kami merasa ada pengkondisian di mana kami harus memilih antara memprioritaskan hak ke-Bhinnekaan atau memilih hak keadilan untuk rakyat, atau memilih untuk bersolidaritas pada gerakan berbasis keagamaan yang intoleran. Dimana satu sama lain dikondisikan saling bertentangan.

Di tengah kebisingan politik belakangan ini suara korban ketidakadilan tengelam hilang. Kita dapat menyimpulkan bahwa Penghormatan, Pemenuhan serta Perlindungan Hak Asasi Manusia di tahun 2017 ini mengalami kemerosotan yang mendalam. Negara gagal hadir. Manusia Indonesia dirusak secara sitematis rasa kebhinekaannya dan keadilannya. Penegakkan hukum carut marut. Demokrasi menjadi slogan belaka.

Membahas mengenai persoalan HAM di Indonesia tentu banyak dan luas pelanggaran yang dapat kita saksikan bersama, misal maraknya persekusi yang marak terjadi beberapa waktu lalu, teror terhadap penggiat pemberantasan korupsi, aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi anak secara ekonomi, serta pembunuhan aktivis yang memperjuangkan hak rakyat.

Hari ini bahkan kita melihat telah tertangkapnya Setya Novanto seorang tersangka koruptor kelas kakap. Namun apa kabar dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan Joko WIdodo selama 3 tahun seakan menutup mata terhadap persoalan tersebut, meskipun penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan kemauan menghapus inpunitas merupakan salah satu janji politiknya saat Pilpres/Wapres 2014 dan tertuang dalam Nawa Cita. Jokowi bahkan memperpanjang usia pelanggaran HAM itu sendiri, seperti: penembakan yang terjadi di Deiyai dan Paniai di Papua, penggusuran paksa atas nama pembangunan, reklamasi atas nama kesejahteraan, penangkapan para petani, aktivis lingkungan, pembubaran diskusi seputar tragedi 1965 serta keengganan mengusut kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Belum lagi perihal dimasukannya orang yang diduga terbelit kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu di dalam lingkaran kekuasaan.

Selanjutnya, kita perlu melihat bahwa di Indonesia sampai hari ini masih belum menjadi bangsa yang ramah anak dan perempuan. Masih begitu marak terjadi aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Data Komnas Perempuan mencatat 3.945 kasus kekerasan seksual baik di ranah personal, rumah tangga, maupun komunitas. Berbagai kasus kekerasan tersebut tidak hanya menimpa orang dewasa namun anak-anak di bawah umur, karenanya pemerintah harus memastikan aparatur Negara ikut terlibat dalam mengatasi kultur kekerasan ini dan tidak menjadi bagian darinya.

Kasus belakangan seperti pemerkosaan seorang siswi SMP berusia 13 tahun di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan oleh 21 pria pada bulan Juni 2017. Kejahatan serupa juga terjadi pada April 2016 di Bengkulu yaitu kasus pemerkosaan wanita atas nama Yuyun berusia 14 tahun diperkosa 14 pemuda hingga tewas. Rangkaian kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai kasus kekerasan yang seolah tidak mendapat perhatian serius sehingga melanggengkan kultur kekerasan seperti kasus kekerasan terhadap perempuan seperti Marsinah pada tahun 1993 hingga saat ini belum mendapat titik terang penyelesaian.

Terlepas dari persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan kita beranjak ke bagian yang tidak kalah penting yaitu penangkapan aktivis. Belakangan juga kami melihat perlawanan terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (NYIA) semakin keras. Ini ditandai dengan eskalasi konflik dilapangan yang berujung penangkapan 15 aktivis dengan dalih Aktivis yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo “memprovokasi” warga serta menghalang halangi proses angkasa pura 1 “membebaskan” lahan demi proyek bandara baru di Yogyakarta tersebut. Bukan hari ini saja kita melihat persoalan seperti diatas, bahkan sebelum masa reformasi ’98 sudah kerap terjadi di Bangsa ini.

Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah dan aparatur Negara untuk kemudian dapat menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi semakin pelik di Tanah Air yang kita cintai ini dengan memutus rantai kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi sesuai dengan program Nawa Cita pada poin pertama. Serta menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Adapun beberapa seruan yang kami (PD KMHDI Bali) dorong dalam menyikapi persoalan HAM yang terjadi di Indonesia ini:

  1. Tegakan HAM dan Demokrasi, hentikan seluruh perampasan hak demokratis rakyat dan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyat dalam bentuk kriminalisasi, intimidasi, teror, penangkapan dan pemenjaraan serta bebaskan seluruh aktivis yang dipenjara karena memperjuangkan hak demokratis rakyat, keadilan dan HAM..
  2. Menuntut Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta menghapus inpunitas yang merupakan salah satu janji politiknya saat Pilpres/Wapres 2014 tertuang dalam Nawa Cita.
  3. Meminta Pemerintah dan Aparat penegak hukum untuk cepat dan serius dalam mengusut kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.
  4. Menuntut DPR dan Presiden untuk segera menyelesaikan RUU kekerasan seksual yang sampai hari ini tak kunjung usai.
  5. Mengecam seluruh tindakan aparat yang sewenang-wenang melakukan penangkapan terhadap aktivis yang menyuarakan hak rakyat.
  6. Meminta pemerintah Daerah dan Kota di Bali menyikapi serius persoalan ekploitasi anak secara ekonomi yang ada di Bali.(rls)
Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai