Cipayung Plus Kecam Kekerasan Terhadap Rohingya sebagai Tragedi Kemanusiaan dan Harus Dihentikan

Pernyataan Sikap Cipayung Plus (PB HMI, PP HIKMAHBUDHI, PB PMII, PP GMNI, DPP IMM, PP KAMMI, PP KMHDI, PP GMKI, PP PMKRI) terhadap kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar.

Tindakan kekerasan yang terjadi di Myanmar, terhadap etnis Rohingnya kembali terjadi akhir-akhir ini, hal ini merupakan tindak pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Apapun bentuk dan alasannya kekerasan dan penindasan merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir serta menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Selain itu, situasi yang terjadi telah membuat kehidupan masyarakat Indonesia terganggu akibat tindakan keji tersebut. Melihat situasi dan kondisi di Myanmar tersebut, pada hari ini Jumat, 25 Nopember 2016 kami organisasi-organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus menyatakan sikap:

1. Kami mengecam aksi kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar, hal ini sudah menjadi tragedi kemanusiaan dan harus dihentikan sesegera mungkin.

2. Mengingatkan pemerintah Myanmar bahwa Pasal 15 dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 1948 menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorangpun boleh dibatalkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk merubah kewarganegaraannya.”

3. Kami mendorong ASEAN dan PBB segera menyelesaikan permasalah tindak kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya, serta mendorong seluruh anggota ASEAN agar meratifikasi konvensi 1954 tentang Status Orang Tak Berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tak Berkewarganegaraan, sehingga mengurangi dampak dari ketiadaan warganegara atau stateless di masa yang akan datang.

4. Mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku, sebab salah satu sumber persoalan adalah tidak terakomodirnya etnis Rohingya dalam UU Kewarganegaraan Myanmar maupun negara tetangganya yaitu Bangladesh. Hal ini menyebabkan etnis Rohingya menjadistateless atau tak berkewarganegaraan, yang berarti tanpa pengakuan dan perlindungan dari negara manapun di dunia.

5 Berdasarkan politik bebas aktif Indonesia yang bertujuan untuk perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami menghimbau kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mendesak pemerintah Myanmar segera menyelesaikan permasalahan kemanusian ini, bila tidak terselesaikan kami meminta Pemerintah Republik Indonesia agar meninjau kembali hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar.

6. Kami menyakini pada dasarnya semua agama dan keyakinan selalu mengajarkan welas asih dan kebaikan terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing pada berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengarahkan pada konflik agama, karena sesungguhnya tragedi yang terjadi adalah disebabkan karena persoalan kewarganegaraan, bukan persoalan antar agama.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian dalam mewujudkan perdamaian dunia. Harapan kami, hal ini mendapatkan perhatian yang serius disertai tindak lanjut dari pihak-pihak terkait. *DDI

28-11-2016 : Audiensi Cipayung Plus dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI untuk menyampaikan Pernyataan dan Memfasilitasi pertemuan dengan Dubes Myanmar terkait kasus Rohingnya
27-11-2016 : Aksi Damai dengan Lepas Burung Merpati dan Jumpa Pers bersama Cipayung Plus di Depan Duta Besar Myanmar.

Komentar Anda