PP KMHDI, Pemerintah Harus Tegas Menentukan Kurikulum Pendidikan

Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menilai dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi-JK menjadi perhatian yang sangat besar oleh masyarakat Indonesia. Berjalannya pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini juga menjadi perhatian bagi Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus ini. Selama dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, kami rasa masih banyak hal yang harus dikritisi, terutama yang berkaitan dengan Nawa Cita dalam Grand Campaign Jokowi-JK. Salah satu program Nawa cita pemerintahan Jokowi-Jk adalah .Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hal yang harus menjadi perhatian besar pemerintah, karena pendidikan berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia. Apabila pendidikan berjalan dengan baik maka sumber daya manusia juga baik. Namun kenyataannya dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Jk masih banyak hal yang perlu dikritisi terkait dengan masalah pendidikan yang ada di Indonesia.

Menurut PP KMHDI, Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Tidak meratanya sistem pendidikan di Indonesia disebabkan oleh pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Contohnya saja penggunaan kurikulum KTSP dan K2013. Ditengah-tengah ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia, pemerintah tiba-tiba saja mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan kurikulum 2013. Padahal tidak semua sekolah sanggup untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum terssebut karena kurangnya sarana prasarana media pembelajaran dan kualitas guru yang tidak memadai. Kemudian setelah diberlakukannya kurikulum tersebut yang telah memakan anggaran cukup besar untuk mencetak buku siswa dan buku guru yang dibagikan ke setiap sekolah, tiba-tiba saja ada kebijakan untuk menerapkan kembali kurikulum KTSP dengan catatan bahwa sekolah-sekolah yang telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan kurikulum tersebut. Jelas bahwa kedua kurikulum ini memiliki perbedaan. Kurikulum KTSP lebih menekankan penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan sedangkan kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jika dibandingkan, sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 memiliki lulusan dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Namun kenyataannya tidak semua sekolah memberlakukan sistem pendidikan dengan kurikulum 2013. Hal ini membuktikan bahwa tidak meratanya sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.

PP KMHDI menyarankan Pemerintah seharusnya tegas dalam menentukan kebijakan dalam penggunakan kurikulum yang akan diberlakukan di Indonesia agar pendidikan tidak terkesan coba-coba dan agar sistem pendidikan yang berlaku dapat merata untuk mencetak generasi yang berkarakter. *Ed

Komentar Anda