Cipayung Plus Kritisi Kondisi Keuangan RI di Era Kepemimpinan Jokowi – JK

Jakarta, 11 Oktober 2016 – Sejak terpilihnya Jokowi – JK sebagai Presiden RI, banyak harapan yang disandangkan masyarakat pada pemerintah. Dua tahun setelah memimpin negeri, nyatanya tidak sedikit masyarakat yang masih gigit jari. Lantas apa saja yang sudah dilakukan Jokowi – JK? Sebagai orang nomor satu yang memimpin bangsa ini Jokowi dinilai kebal kritik, namun setelah dua tahun menjadi Presiden di negeri agraris ini rasanya program Jokowi-JK tidak akan berjalan jika tidak ada evaluasi. Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus terdiri dari PB HMI, PP KMHDI, PB PMII, PP GMNI, PP PMKRI, PP GMKI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIKMAHUDHI, PP HIMMAH, EN LMND dan PB PII menyatukan aspirasi dalam sebuah kajian untuk mengevaluasi kepemimpinan Jokowi – JK selama dua tahun memimpin Republik ini.

Ada sebelas sektor yang dievaluasi oleh Cipayung Plus, diantaranya Pembangunan Nasional, Kedaulatan Pangan dan Perdagangan Internasional, BUMN dan Keuangan Negara, Kemandirian Energi dan Lingkungan  Hidup, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan dan SDM, Agama, Sosial, dan Budaya, Kemiskinan, Hukum, Ekonomi dan Agraria.

Presidium KMHDI I Made Wirayasa mengungkapkan dari sektor keuangan Negara naiknya hutang Indonesia sebesar Rp 78 truliun per Oktober 2016 akan menjadi boomerang bagi Negara “Saat ini hutang Indonesia sudah menyentuh angka 3.438 triliun dan defisit keseimbangan primer dalam RAPBN 2017 sebesar Rp111,4 triliun. Hal ini terjadi akibat besarnya beban bunga utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah, pada 2017 mendatang jumlah bunga utang yang harus dibayar adalah sebesar Rp221,4 triliun. Kami mengapresiasi usaha Presiden dalam memperbaiki infrastruktur hingga ke pelosok negeri tapi resikonya juga sangat besar bagi negeri ini, perlu dipikirkan dampak selanjutnya dari kebijakan tersebut” ungkapnya.

Di sisi lain tax amnesty dianggap sebagai program pengampunan pajak paling sukses di dunia, namun dibalik itu ada catatan besar yang wajib menjadi perhatian pemerintah, yakni sasaran utama yang sudah di desain oleh Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI). Pada periode pertama total jumlah harta yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp3.193 triliun.

“Namun perlu masyarakat ketahui bahwa ada kesalahan bidik pada program tax amnesty, wajib pajak dari dalam negeri mendominasi deklarasi harta yang mencapai Rp2.061 triliun, sementara dana repatriasi yang masuk hanya Rp124 trilliun, jauh dari target pemerintah sebesar Rp1.000 triliun sampai 31 Maret 2017. Belum seharusnya Presiden bangga terhadap program tax amnesty yang digadang-gadang sukses besar, karena sasaran utamanya adalah warga Negara Indonesia yang menyimpan asset atau uangnya di luar negeri, pengusaha dalam negeri menjadi bonus dari program tax amnesty” sambung Wirayasa.

Hasil evaluasi Cipayung Plus terhadap 2 tahun kepemimpinan Jokowi – JK akan berlanjut hingga 20 Oktober mendatang, kelompok Cipayung Plus akan melaksanakan Simposim Nasional Mahasiswa Indonensia yang diikuti oleh 500 perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh bangsa dari kalangan akademisi, praktisi, birokrat, dan sebagainya. Agenda ini rencananya dilaksanakan pada 19 Oktober 2016 di Gedung Joang 45. *Ed

Komentar Anda