Menagih Janji Jokowi – JK

Memasuki penghujung tahun kedua dalam memimpin negeri, Jokowi-JK tidak boleh lengah terhadap segala perkembangan yang terjadi. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan merilis hutang negara per Agustus 2016 yang kini telah menyentuh angka Rp 3.362 Triliun dan masih akan terus bertambah sesuai dengan rancangan defisit APBN 2016 dan APBN 2017.

Angka penurunannya impor bahan pokok belum yang belum signifikan membuat produk dalam negeri seolah menjadi produk kelas dua. Polemik pembatasan ekspor hasil pertambangan yang akan diberlakukan awal 2017 yakni diberlakukannya larangan ekspor mineral konsentrat berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 dengan prasyarat pembangunan smelter cukup mempengaruhi aktivitas investasi disektor pertambangan dan minerba. Data indeks pembangunan manusia mencatat anak Indonesia hanya bersekolah rata-rata 7 tahun dari target 12 tahun wajib sekolah. Selain itu, pelaku ekonomi kreatif belum juga menunjukan perkembangan yang pesat.

Janji Pemerintahan Jokowi-JK pada kampanye meraih kursi RI 1 tidak boleh berhenti diingatkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap terhadap pemegang kedaulatan. Cita-cita Jokowi-JK yang tertuang dalam 9 Agenda Prioritas “Nawacita” khususnya pada poin 5 dan 8 tentang Revolusi Mental dan pengembangan karakter bangsa dimana unsur penting peningkatan agenda tersebut adalah pada penguatan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kemudian pada poin 6 dan 7 tentang peningkatan produktivitas, kemandirian, dan daya saing anak bangsa di dunia internasional. Empat agenda tersebut dirasa memerlukan penguatan strategi yang lebih baik walaupun agenda lainnya juga tidak dapat dikesampingkan.

Sebagai anak bangsa dan pengawal kebijakan pemerintah, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang telah senantiasa melakukan upaya dalam mewujudkan seluruh agenda pembangunan tersebut. Data pembangunan infastruktur jalan, fasilitas publik dan sekolah di daerah pinggiran dan perbatasan juga sudah terlihat hasilnya. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan guna memperoleh peningkatan pencapaian pembangunan yang semakin signifikan.

  • Amanat Undang-undang untuk mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN haruslah menjadi wujud nyata guna peningkatan pembangunan kemampuan anak bangsa dan fasilitas pendidikan. Pengampu kebijakan harus bijak dalam mengalokasikan anggaran. Hendaknya mana yang menjadi prioritas haruslah didahulukan. Praktek capacity building yang menghabiskan banyak anggaran tanpa output yang jelas haruslah diminimalisir.
  • Pelayanan kesehatan yang banyak menuai permasalahan haruslah segera menjadi evaluasi dan dilakukan pembenahan, baik pada sistem pelayanan dan alokasi subsidi kesehatannya maupun pada perangkat dan fasilitas layanannya.
  • Peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi harus menjadi nyata dengan menambah daya dukung terhadap capital startup bussiness untuk para pebisnis pemula. Jika kreativitas dan inovasi anak bangsa dapat diimbangi dengan kebijakan yang mendukung maka dapat dipastikan jumlah wirausaha di Indonesia, terutama yang menggeluti industri ekonomi kreatif, akan meningkat pesat.
  • Penguatan sektor ekonomi strategis terutama kegiatan ekspor hasil tambang juga harus memiliki tinjauan lebih lanjut terkait pelarangan ekspor bahan mentah sembari menunggu pembangunan smelter rampung. Sebaiknya kegiatan ekspor tetap berjalan tentunya dengan adanya pembatasan yang menyesuaikan dengan cadangan yang kita miliki. Hal tersebut untuk menjaga pendapatan negara, hubungan bilateral antar negara dan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dalam negeri.
  • Perlu adanya tinjauan pada proses perencanaan anggaran dengan menggunakan sistem bottom up. Adanya sistem tersebut membuat interfal pendapatan dan belanja negara semakin timpang karena merujuk pada target pembangunan bukan pada dana dan sumber daya yang dimiliki. Penekanan pada perencanaan haruslah selaras dengan penyerapan anggaran.
  • Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sejak Juli 2016 membawa angin segar dengan semakin menguatnya Index Harga Saham Gabungan (IHSG). Fokus dan komitmen dalam pemenuhan target pendapatan melalui tax amnesty harus terus digalakkan. Namun, mengingat kegagalan yang sebelumnya pernah terjadi pada usaha menerapkan tax amnesty mengharuskan pemerintah tidak boleh lengah.

Kita harus tetap optimis bahwa percepatan pembangunan di seluruh Indonesia akan segera dapat meningkatkan distribusi pasar sehingga diharapkan mampu meningkatkan geliat perekonomian negeri. Komitmen pada pengupayaan pembangunan dan perencanaan yang matang serta penuh perhitungan juga harus tetap menjadi fokus Jokowi-JK selama sisa masa kepengurusan. Harus kita sadari bersama bahwa keberhasilan program kerja dan agenda prioritas pemerintah juga terletak pada pundak kita bersama selaku anak bangsa. Terus belajar berinovasi serta berani bersaing adalah kunci keberhasilan bangsa Indonesia meraih masa depan. Mari Berkarya untuk Indonesia yang makmur dan Jaya.

suaradewata.com

Komentar Anda