KMHDI Tolak Wisata Syariah di Bali

Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali memandang wacana pariwisata syariah tidak cocok diterapkan di Bali karena tidak sesuai dengan budaya Bali dan agama Hindu.”Pariwisata syariah tidak cocok dikembangkan di Bali, karena Bali adalah basis pariwisata budaya bernafaskan Hindu,” ujar Ni Made Tantri Candra, Kordinator KMHDI PD Bali dalam orasinya di depan Kantor DPRD Bali, Selasa (24/11/2015).

Menurutnya apabila pariwisata syariah diterapkan di Bali, maka eksistensi budaya serta agama Hindu sebagai roh dari budaya Bali akan terancam di Bali. “Jika ada pariwisata syariah di Bali tentu akan mengancam eksistensi kebudayaan Bali,” terang Tantri.

Minta Copot Menteri Pariwisata

Ketut Bagus Arjana Wira Putra, Ketua PD KMHDI Bali dengan tegas menyatakan sikap bahwa PD KMHDI menolak adanya pariwisata syariah karena tidak sesuai dengan ketentuan perda Bali.

“Pariwisata Syariah dengan tegas kami tolak karena tidak sesuai dengan perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 tentang kepariwisataan Budaya Bali yang berbasiskan budaya dan agama Hindu,” terangnya.

Pihaknya juga menuntut Presiden RI, Joko Widodo untuk mencopot menteri Pariwisata, Arif Yahya yang telah mengeluarkan ijin untuk pariwisata syariah di Bali.

“Kami menuntut Presiden Jokowi untuk meresuffe Menteri Pariwisata yang menghancurkan Bali seperti itu,” ujar Arjana.

KMHDI merasa kecewa terhadap kebijakan Jokowi yang mayoritas dipilih masyarakat Bali namun membiarkan Menteri Pariwisata RI memuluskan ijin pariwisata syariah di Bali. “Kami merasa terluka karena mayoritas pendukung Jokowi-JK ada di Bali, kami merasa dirugikan oleh kaum yang tidak pro terhadap Bali,” ungkapnya.

Ormas Dilantik di Gedung Bank Indonesia Bali

Wira Putra juga meminta kepala Bank Indonesia Bali untuk memberi klarifikasi tentang pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang dilakukan di gedung Bank Indonesia, Bali,Senin (16/11/2015).

MES ini kan sebuah Organisasi Massa (Ormas), apa boleh menggunakan fasilitas Bank Indonesia seperti gedung. Apa karena yang melantik adalah ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat Muliaman Hadad, yang masih punya hubungan kerja dengan Bank Indonesia.

Kalau Ormas boleh menggunakan gedung BI dan fasilitas lainnya, tentunya ini harus berlaku juga pada semua Ormas lainnya. ” Karena itu, kami meminta agar DPRD Bali segera juga memanggil Kepala Bank Indonesia Bali untuk klarifikasi, selain memanggil pihak OJK dan MES dalam waktu dekat.

Sumber : http://suluhbali.co/kmhdi-tolak-wisata-syariah-di-bali/ 

Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai