KMHDI ikut Tolak Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

Dalam perjalanan panjang perjuangan melawan korupsi, bangsa ini
sudah menelurkan banyak kebijakan dan program kerja, namun sejak bangsa
kita merdeka hingga reformasi tidak kunjung nampak titik terang. Pasca
reformasi, bangsa kita dengan cerdas menelurkan lembaga ad hoc yang
dirasa sangat penting untuk mengatasi korupsi yang sudah mengakar dan
menjalar ke berbagai sendi kehidupan baik pemerintah hingga masyarakat
kita sehari-hari.

Setelah satu dekade, harapan dan prestasi yang
sudah ditunjukan KPK untuk melawan para koruptor sangat terlihat ada
upaya pembunuhan yang masif, mulai dari pimpinan KPK sebelumnya yang
konon direkayasa menjadi otak pembunuhan seseorang, era sekarang
pimpinan menjadi tersangka hal-hal yang masih menggantung.

Upaya
penghancuran dari para mafia bekerja sama dengan oknum politisi dan
aparat sangat gencar, hingga hari ini kita saksikan di dewan digulirkan
kembali Revisi UU KPK yang mana sebagian besar draft revisinya
melemahkan KPK sebagai institusi yang satu-satunya masih menjadi harapan
masyarakat dalam memberantas korupsi di negeri ini. Untuk itu, kami
dari Solidaritas Gerakan Mahasiswa, yang terdiri dari beberapa
organisasi gerakan mahasiswa yaitu Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia (PMKRI), Keluarga Hindu Dharma Indoesia (KMHDI),
Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Eksekutif
Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menyatakan
sikap sebagai berikut:

1. Menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh DPR

2. Mendesak partai politik untuk memerintahkan kadernya yang
berkedudukan sebagai anggota DPR agar menarik dan membatalkan usulan
revisi UU KPK dan membatalkan usulan RUU Pengampunan Nasional terutama
pengampunan terhadap koruptor, karena sikap diam pimpinan parpol akan
memunculkan perlawanan masif mahasiswa

3. Kami percaya DPR bukan
banker konglomerat hitam. Kami lebih percaya lagi DPR bukan lading
pembataian pemberantasan korupsi. Kami butuh KPK!

4. Jika
pimpinan partai dan fraksi di DPR menolak tuntutan kami, ingatlah
pilkada serentak 2 bulan lagi. Rakyat akan menolak calon kepala daerah
yang diusung partai pendukun revisi UU KPK

5. Kami juga menesak
ke KPK agar menuntaskan kasus-kasus besar yang tidak kunjung selesai
seperti BLBI, Bank Century, suap di SKK Migas, korupsi pajak dan royalty
di pertambangan, dan berbagai kasus besar lainya. Serta kami mendesak
KPK tetap melakukan supervisi atas tunggakan perkara-perkara korupsi
yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri seperti kasus Bank Bali dan
Korupsi Pelindo II-CIJT

Demikian sikap bersama kami dalam rangka
menjaga harapan dan terus bergulirnya akan gerakan anti korupsi dan
tindakan pemberantasan korupsi yang digawangi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), demi tercapainya masyarakat adil, makmul dan sejahtera
sesuai cita-cita kemerdekaan.

Jakarta, 12 Oktober 2015
Solidaritas Gerakan Mahasiswa Indonesia
(SGMI)

Komentar Anda