Pernyataan Politik Solidaritas Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI)

Pergantian kepemimpinan dari masa ke masa nyatanya belum mampu membawa bangsa ini untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Jakarta, (31/05/2015). Negara Indonesia memiliki landasan ideologi dan landasan konstitusional yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi penuntun dalam keseluruhan arah dan gerak bangsa ini dalam menggapai cita-citanya, yakni terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Seiring dengan perjalanan waktu, implementasi terhadap nilai-nilai pancasila semakin jauh dari semestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang jauh dari nafas Pancasila dan UUD 1945, yang berdampak pada semakin jauhnya masyarakat dari kesejahteraan. Pergantian kepemimpinan dari masa ke masa nyatanya belum mampu membawa bangsa ini untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Belum sampai setahun, bangsa ini telah melewati suatu momentum penting pergantian kepemimpinan nasional. Pergantian kepemimpinan nasional tersebut akhirnya membawa Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat kampanye, Jokowi-Jk merumuskan problem pokok bangsa Indonesia, yakni (1) merosotnya kewibawaan Negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) krisis kepribadian bangsa. Guna mengatasi problem mendasar tersebut, selanjutnya, Jokowi-Jk merumuskan bahwa solusi yang tepat adalah meneguhkan kembali ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti Bung Karno.

Namun, tujuh bulan menjalankan kekuasaannya, Jokowi-JK belum menunjukan keseriusannya dalam menjalankan TRI SAKTI seperti yang dijanjikan. Malah yang kita hadapi adalah realitas paradoks seperti; kebutuhan akan pangan dalam negeri yang masih bergantung pada impor. Tercatat bahwa Tahun ini impor lima komoditas pangan strategis yang mencakup beras, gandum, jagung, kedelai, dan gula diproyeksikan mencapai 20,70 juta ton atau senilai US$ 5,43 miliar/Rp 71,85 triliun (Berita Satu.com, 27/05/2015). Dalam bidang energi, Sebagian besar sumber-sumber energi Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Untuk minyak, misalnya, Indonesian Resource Studies (IRESS) menemukan bahwa Pertamina hanya memproduksi minyak sebesar 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh asing.

Sementara data Kementerian ESDM pada tahun 2009 menyebutkan, pertamina hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Sementara hampir 90% produksi gas Indonesia hanya dikangkangi oleh 6 perusahaan asing, yakni Chevron, Total, ConocoPhilips, British Petroleum, dan ExxonMobil. Sementara untuk batubara penguasaan asing diperkirakan mencapai 70%. Dalam bidang pendidikan, liberalisasi dan politisasi pada dunia pendidikan masih menjadi musuh utama yang harus diperangi, sehingga rakyat miskin dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.

Dalam bidang politik, maraknya politik uang (money politic), tumbuh suburya oligarki politik, merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima ketika politik kita “beriman” kepada kapitalisme. Serta sejumlah ketimpangan lainnya yang tentu tidak dapat disebutkan satu per satu yang semuanya menunjukkan bahwa semakin jauhnya Indonesia dari cita-cita pendiriaannya.

Berdasarkan uraian diatas, Solidaritas Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI) sebagai bagian integritas dari bangsa ini yang terdiri atas berbagai organisasi kemahasiswaan di tingkat nasional (PMKRI, HIKMAHBUDI, KMHDI, LMND), terpanggil untuk segera mengatasi kondisi kronis bangsa saat ini dengan menyampaikan sikap sebagai berikut :
Mendesak Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk segera mungkin melaksanakan “TRI SAKTI” Bung karno sebagaimana yang dijanjikan pada saat kampanye sebagai upaya untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945
Mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagai solusi dalam mengatasi kondisi kronis bangsa saat ini.
Mendorong Presiden dan Wakil Presiden untuk membangun budaya politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mengedepankan musyawarah mufakat, bukan atas dasar kekuatan uang.
Mendesak presiden dan Wakil Presiden untuk segera mewujudkan kedaulatan pangan dan energi sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi nasional.
Mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan yang berkeadilan.

Jakarta, 31 Mei 2015
Solidaritas Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI)

Komentar Anda