PD KMHDI Sulsel : Presiden Joko Widodo Harus Tegas dan Serius Terkait KPK vs POLRI

Sabtu, 24 Januari 2015 Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Selatan (PD KMHDI Sulsel) melakukan diskusi terkait isu yang sedang menimpa dunia politik Bangsa Indonesia yaitu “Cicak vs Buaya Jilid 3”. Seperti diberitakan oleh banyak media terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri yang hanya berselang beberapa hari setelah penetapan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Sehingga hal ini mengundang reaksi keras dari rakyat Indonesia yang menilai penangkapan Bambang Widjojanto adalah suatu proses “manuver politik” dan “pelemahan” terhadap KPK oleh Polri.

Menyaksikan gaduhnya dunia politik yang terjadi dibangsa ini membuat banyak rakyat Indonesia ikut mengambil peran dalam proses mendukung KPK untuk tetap melanjutkan proses pemberantasan Korupsi di Indonesia, tak terkecuali dari lembaga – lembaga swadaya masyarakat, lembaga kepemudaan serta kemahasiswaan khususnya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sulawesi Selatan sebagai organisasi kemahasiswaan Hindu yang ikut menentukan sikap dengan melakukan diskusi pada hari Sabtu malam (24/1) di Pura Giri Natha Makassar.

Diskusi yang dihadiri oleh sebanyak 25 orang anggota PD KMHDI Sulsel ini, menghasilkan beberapa tuntutan yaitu:
1. Presiden Joko Widodo harus bersikap sebagai penengah dan mengambil keputusan yang tegas terkait permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri serta konsisten terhadap sikap pro dalam pemberantasan korupsi di Indonesia seperti janji Joko Widodo saat kampanye lalu.
2. Komnas HAM harus segera mengusut adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan Bambang Widjojanto yang dilakukan oleh Bareskrim Polri seperti yang diberitakan bahwa adanya kekerasan verbal dalam proses penangkapan Wakil Ketua KPK ini.

Ketua PD KMHDI Sulsel, Putu Wiratnaya menegaskan bahwa KMHDI akan selalu mengawal proses penyelesaian situasi yang melanda Bangsa Indonesia ini.

“Pernyataan sikap akan selalu kami lakukan dalam berpartisipasi menyukseskan program Pemerintahan yang pro-rakyat serta mengawal program yang tidak pro-rakyat. Bahkan jika memang perlu turun kejalan bersama Lembaga lainnya maka hal itu akan kami lakukan”, tambah Wirat. (PNG – INFOKOM)

Komentar Anda