Litbang KMHDI : Pilkada Rakyat vs DPRD

Definisi demokrasi yang berarti pemilihan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memiliki arti rakyat pemegang kekuasaan tertinggi serta kedaulatan tertinggi dalam system demokrasi di bangsa ini. Bangsa Indonesia dalam sejarahnya menerapkan pemilu langsung untuk pertama kalinya pada pemilu 2004. Rakyat untuk pertama kaliinya dapat memilih parlemen dan eksekutifnya yang pada pemilu-pemilu sebelumnya rakyat hanya menjadi penonton dan menyerahkan dua per tiga definisi demokrasi. ’Dari’ dan ‘oleh’ sudah dipegang para elit politik, hanya ‘untuk’ yang masih selalu bertahan di tangan rakyat Indonesia. Apakah demokrasi yang seperti ini yang dikehendaki rakyat Indonesia, tanpa adanya partisipasi aktif dari rakyat? Setelah keruntuhan orde baru pada 1998 terpampang harapan demokrasi bisa dikembalikan di tangan rakyat.
Pemilu 2004 yang merupakan tonggak sejarah demokrasi di Indonesia dimana rakyat berhak memilih Presiden dan Wakil Presidennya, legislatif dan kepala-kepala daerah tingkat I dan tingkat II. Namun hanya proses election (pemilihan) yang ada di tangkan rakyat, proses selection (seleksi) berada di partai politik. Apakah partai politik merepresentasikan kepentingan rakyat? Jika sampai para kepala daerah dipilih oleh DPRD, rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, kewenangan selection tidak punya, election pun di cabut. Dimana letak demokrasi di Indonesia? Apakah suara rakyat bisa diserahkan kepada para elit politik yang seharusnya mereka menjadi wakil rakyat?
Jika pun tanggal 25 September nanti DPRD diberi kewenangan untuk memilih kepala daerah tingkat I dan II, sungguh sangat tidak sesuai dengan tupoksi dari anggota dewan tersebut. Anggota dewan memiliki tugas Legislasi, Budgeting dan Pengawasan. Apakah terdapat hak memilih disana?
Bangsa ini menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif dan antara eksekutif dan legislatif bersifat neben sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Legislatif dipilih oleh rakyat begitu pula eksekutif. Apakah tidak aneh ketika legislatif dipilih langsung oleh rakyat namun eksekutifnya dipilih oleh legislatif padahal kedua pemegang kekuasaan tersebut memiliki posisi yang sejajar? Artinya apa, yang dipilih akan bertanggung jawab kepada yang memilih, ketika eksekutif dipilih oleh rakyat, sudah barang tentu kepala daerah akan bertanggung jawab kepada rakyat. Namun ketika kepala daerah dipilih oleh legislatif, eksekutif akan bertanggung jawab kepada legislatif, dimana letak kesejajaran kedua lembaga pemerintahan ini? Dan jika ingin merubah tugas legislatif dengan menambahkan hak untuk memilih, sebaiknya kita harus merubah sistem pemerintahan terlebih dahulu dari presidensial menjadi sistem parlementer.
Komentar Anda