KMHDI Gelar Diskusi Publik : Ujian Demokrasi

Sebagai salah satu elemen bangsa Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) telah dengan tegas menolak RUU Pilkada melalui perwakilan di DPRD. Guna mempertegas pernyataan tersebut KMHDI kembali menggelar diskusi Publik Publik tentang RUU Pilkada yang bertajuk “Uji Demokrasi, Menyikapi Pro dan Kontra RUU Pilkada”di Wisma Perwakilan Pemda Bali Jalan cikini no 3 Jakarta Pusat, Minggu, (21/9).
Dalam diskusi Publik tersebut KMHDI menghadirkan pembicara Martin Hutabarat, SH (Anggota DPR RI Praksi Grindra), I Gusti Putu Artha (Konsultan Politik) dan Gede Pasek Suardika, SH., MH (Anggota DPR RI). Dalam realesenya Presidium KMHDI Eka Saputra mengungkapkan Martin Hutabarat menghimbau agar masyarakat tidak hanya mendengarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei semata. Menurut dia bahwa pemilihan langsung belum tepat untuk dilaksanakan di Indonesia karena tingginya jumlah kepala negara yang tersangkut kasus korupsi dan biaya yang mahal. “selain itu potensi terjadinya konflik horisontal yang sangat besar menjadi alasan mengapa partainya menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh perwakilan di DPRD,” jelasnya.
Sementara Gede Pasek Suardika mengungkapkan tidak ada jaminanpemilihan lewat DPRD akan bebas dari korupsi, malah pasek meragukan kinerja kepala daerah yang nantinya tidak akan fokus melayani rakyat. Pasek juga menawarkan opsi ke tiga dimana pemilihan langsung dilakukan ditingkat bupati/walikota tetapi untuk pemilihan gubernur dilakukan oleh perwakilan di DPRD. “Sayangnya opsi tersebut tidak ditawarkan di draf RUU Pilkada,” jelasnya. Sedangakan I Gusti Putu Artha memberikan jalan tengah mendukung pemilihan namun dilakukan secara serentak. “Ini untuk menghemat biaya dan meminimalisasi potensi konflik horisontal dan meningkatkan partisipasi pemilih,” jelasnya.
Sementara dari kajian Litbang KMHDI menurut Eka Saputra pihaknya mempertegas pernyataannya untuk menolak pemilihan melalui DPRD. “Kami mendukung pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dan menolak dengan tegas pemilihan kepala daerah yang diwakilkan oleh DPRD,” tegasnya.
Menurutnya demokrasi harus tetap maju, dan sangat mengapresiasi pernyataan Presiden SBY terkait dengan dukungannya terhadap pemilihan langsung oleh rayat yang dirilis Youtube beberapa waktu yang lalau. “Kami juga menuntut keseriusan SBY dalam mengawal demokrasi yang telah susah payah dibangun,” pinta Eka Saputra.
Sumber:  suaramerdeka.com
Komentar Anda