Pernyataan sikap Aliansi Kebangsaan Pemuda Indonesia terhadap konflik horizontal Sumbawa

Pecahnya berbagai konflik horizontal di hampir seluruh bagian tanah air ini menimbulkan keprihatinan kaum muda. Aliansi Kebangsaan Pemuda Indonesia yang digagas oleh KMHDI, HIKMABUDHI, PMKRI, GMKI dan GMNI menelurkan suatu pernyataan sikap sebagai wujud keprihatinan dan perhatian serta sumbangsih sebagai anak bangsa yang ditujukan ke KOMNAS HAM, MENKOPOLHUKAM, MENDAGRI, KOMISI III DPR RI. Isi dari Pernyataan sikap tersebut sbb:

Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa

Bahwa Bangsa Indonesia sejak kelahirannya, dengan mengambil saripati kearifan leluhur Bangsa, telah menegaskan pengakuannya akan perbedaan-perbedaan yang bersifat niscaya, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya adalah kekayaan bangsa Indonesia.Namun demikian, dibutuhkan kecerdasan dan kearifan untuk mewujudkan hal tersebut. Alpanya kearifan dan kecerdasan dalam pengelolaan perbedaan, baik oleh kelompok-kelompok masyarakat maupun ketidak hadiran peran pemerintah, dapat berujung pada timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat. Alpanya kecerdasan dan kearifan kelompok-kelompok masyarakat dan ketidakhadiran peran pemerintah secara real dan substantif dalam mengelola perbedaan, kini mewujud dalam konflik antar kelompok masyarakat, Sumbawa Besar  Nusa Tenggara  Barat.
Terkait tidakan anarkisme yang dilakukan masyarakat Sumbawa
Besar di mana  meraka melakukan (Pembakaran Rumah warga,Pembakaran Rumah Ibadah dan Penjarahan, yang dilakukan  masyarakat Sumbawa Besar Selasa 22 Januari 2013) dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut :

1.      Mengecam dan mengutuk secara keras oknum masyarakat yang melakukan tindakan anarkis yang mengatas namakan suku, ras dan agama dimana mereka melakukan pembakaran rumah warga ,pembakaran rumah ibadah,dan penjarahan yang terjadi disumbawa besar.

2.       Menuntut kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat  untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, baik kebutuhan dasar (makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak) maupun kebutuhan counseling untuk mengatasi aspek traumatis pengungsi.

3.       Konflik yang terjadi adalah bentuk gagalnya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menciptakan rasa aman yang merupakan hak asasi dari setiap warga Negara.

4.      Menuntut agar KAPOLRI beserta Kapolda NTB dan Kapolres Sumbawa Besar segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena telah terbukti secara nyata gagal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menciptakan kemanan dan pengayoman terhadap warga negara.

5.      Mendesak seluruh unsur muspida NTB, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Provinsi NTB untuk segera turun tangan dan duduk bersama untuk menenangkan masyarakat dan memediasi perdamaian sehingga tercipta komitmen perdamaian yang kuat.

6.      Menuntut dilakukan pengusutan secara tuntas atas adanya indikasi keberpihakan di satu sisi dan diskriminasi disisi lain oleh aparat kemanan sehingga pada akhirnya memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat. Apabila hal ini tidak diusut secara transparan, tuntas dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat, kami khawatir ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat akan menjalar ke tempat lain yang dapat memicu konflik dalam skala yang lebih besar.

 

7.      Menghimbau kepada masyarakat di Sumbawa Besar khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar menjaga keamanan dan keharmonisan kehidupan di masyarakat serta tidak mudah terprovokasi.


Komentar Anda