Rakornas IX, Presidium Sahkan Aturan Pembentukan Cabang

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IX 2009 KMHDI yang berlangsung pada 3-5 September 2009 di Wisma Nusantara, Mataram, menghasilkan beberapa ketetapan penting. Salah satu di antaranya adalah masalah peraturan organisasi tentang pembentukan Pimpinan Daerah (PD) atau Pimpinan Cabang (PC) baru. Dengan adanya peraturan ini, proses pembentukan cabang KMHDI diharapkan dapat berjalan teratur dengan standar yang baku.

\"\"Keluarnya peraturan ini disambut baik oleh perwakilan PD/PC dari seluruh Indonesia yang berjumlah 68 orang. Minus PD Jawa Barat, PD Sumatra Selatan, PD Sulawesi Utara, PD Sulawesi Selatan, PC Kolaka, PC Luwuk, PC Palopo, dan PC Bandar Lampung yang berhalangan hadir, seluruh peserta Rakornas IX mendukung penuh ketetapan baru ini. Sempat muncul polemik dari sebagian anggota mengenai beberapa cabang baru yang sedang dalam proses pembentukan plus benturan dengan peraturan pemerintah, namun pada akhirnya semua pihak dapat menerima penjelasan yang dilontarkan oleh Pimpinan Pusat (PP).

Rakornas IX tentu tidak hanya terpaku disitu. Secara umum, Rakornas IX ini terbagi dalam dua sesi. Pertama adalah laporan kinerja, baik dari PP sendiri maupun PD dan PC yang hadir. Progress report dari PP melaporkan kinerja PP pada tahun pertama kepengurusan yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing perwakilan daerah melalui pandangan umum. Beberapa hal yang menjadi bahasan adalah masalah frekuensi kunjungan PP ke daerah, kepastian Surat Ketetapan (SK) beberapa daerah baru, berkembangnya hubungan eksternal KMHDI, masalah dana dan pemunculan semangat berwirausaha untuk pendanaan organisasi, penataan database anggota dan alumni, penanganan isu dan kemunculan di media, optimalisasi fungsi milis dan web untuk komunikasi, serta revisi buku-buku kaderisasi KMHDI.

Sementara, laporan dari PC dan PD lebih banyak mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan. Selain itu, beberapa daerah juga melaporkan masalah-masalah yang terjadi. Seperti masalah inisiasi pembentukan PC Konawe yang digagas oleh PD Sulawesi Tenggara.

Sesi berikutnya, penentuan langkah PP KMHDI setahun ke depan, berjalan cukup panjang. Peserta dan peninjau terbagi ke dalam tiga komisi guna membahas secara fokus tiga isu utama di kepengurusan pusat, yakni penguatan program kerja, rekomendasi internal, dan rekomendasi eksternal. Topik yang diangkat masih seputar koordinasi antar cabang dan daerah, pemantapan kaderisasi, komunikasi eksternal, dan rekomendasi ke pemerintah dan parisada. Salah satu hal yang menarik adalah masalah pelaksanaan kaderisasi tahap I yang naga-naganya akan dimulai dari pembentukan pelatih. Hal ini sejalan dengan program gugus pelatih yang telah mulai dirintis oleh PD Jawa Timur sejak pertengahan tahun ini. Dengan dicanangkannya pembentukan pelatih ini, KMHDI boleh berharap program kaderisasi tahap I, yang merupakan tahapan kaderisasi wajib di KMHDI, akan mulai bergerak.

\"\"Secara umum, kegiatan Rakornas IX yang dibarengkan dengan beberapa agenda lain seperti seminar nasional, Dies Natalis XIV KMHDI, tirta yatra dan bakti sosial berjalan dengan baik. Panitia yang beranggotakan kader-kader PC Mataram dan PD Nusa Tenggara Barat mampu menyusun acara sedemikian rupa sehingga semua agenda dapat berlangsung. Namun seperti diakui ketua panitia, Desak Yoni, masalah molornya waktu, yang seakan menjadi momok di banyak kegiatan KMHDI, harus mulai dikikis, semata untuk kemajuan KMHDI.

Komentar Anda