Sistem Presidensial di Tengah Hegemoni Parpol

Partai  Golkar,  misalnya, mengusulkan  pengajuan  pasangan  calon  berkisar 25-30 persen  dari  jumlah kursi DPR. Sementara PDI-P menginginkan  sekitar 20-25 persen. PKS tetap  berpegang pada  ketentuan lama yakni 15 persen.  Ketua Umum PAN menyatakan  cukup  dengan 10 persen. Sedangkan  partai-partai  kecil  mengusulkan agar semua  partai yang memiliki  kursi  di DPR dapat  mengajukan  pasangan  calon.  Tampaknya aneka  usulan  terkait dengan  ekspektasi  perolehan  suara  masing-masing partai  pada  pemilu legislatif 2009. Secara  implisit  angka-angka  menunjukkan  kalkulasi  politik  masing-masing partai  merebut  puncak kekuasaan  eksekutif.

Dilema Presidensial

Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Selain dipilih secara populer, kestabilan pemerintahan jadi kelebihannya. Dalam teori sistem presidensial menganut pemisahan kekuasaan. Namun dalam realitas politik presiden membutuhkan dukungan DPR. Dilema ini dihadapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Duet SBY-JK yang diusung Partai Demokrat, PKPI dan PBB, menggalang koalisi dengan partai-partai lain karena minimnya dukungan pemerintah di DPR. Pemerintahan menguat setelah Wapres Jusuf Kalla terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar. Pergantian nakhoda di partai berlambang pohon beringin menyebabkan Fraksi Partai Golkar di DPR berbalik arah jadi pendukung pemerintah. Dalam dua kali reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terlihat posisi tawar Wapres meningkat terhadap Presiden.

Dalam sistem presidensial, presiden berwenang penuh atas jalannya pemerintahan termasuk menentukan jabatan menteri-menteri. Kenyataannya tidak demikian, jabatan menteri dikompromikan karena presiden membutuhkan dukungan partai-partai agar kebijakan yang perlu persetujuan parlemen jadi lancar dan meredam serangan oposisi di parlemen.
 
Belum Ideal

Selain keterampilan politik presiden, sistem politik yang mengitarinya punya andil terhadap kinerja eksekutif. Boleh dikata terdapat hubungan antara sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan sistem pemilu. Karenanya UU Parpol, UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres secara sinergis berperan mendesain agar interaksi politik antara eksekutif dan legislatif mengarah pada efektivitas pemerintahan.

Penelitian menyimpulkan sistem presidensial lebih efektif dengan sistem dua partai atau sistem multipartai sederhana. Penelitian pada beberapa pemerintahan presidensial di kawasan Amerika Latin menunjukkan realisasi presidensial dengan sistem multipartai fragmentatif bukan mustahil tapi kurang efektif (Lijphart, 1992). Amerika Serikat sering menjadi rujukan model presidensial dengan dua partai.

Boleh jadi salah satu penyebab belum efektifnya presidensial di Indonesia akibat multipartai yang terfragmentasi/terpolarisasi. Mengikuti \’\’hukum\’\’ Duverger (1954), penerapan pemilu porporsional cenderung menghasilkan multipartai. Diperkirakan realisasi proporsional terbuka dikombinasi parliamentary threshold (PT) sebesar 2,5 persen seperti diatur UU Pemilu Legislatif pada Pemilu 2009 cenderung menghasilkan multipartai fragmentatif.

Multipartai jenis ini tidak saja sederhana dalam jumlah namun juga kompetitif secara ideologis. Sekadar perbandingan, multipartai di Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Irlandia, Luxemburg, Norwegia dan Swedia terdiri dari 3-5 parpol. Sementara Belgia, Denmark, Finlandia, Israel dan Italia lebih dari 5 parpol (Ware, 1996).

Dalam suasana multipartai yang terfragmentasi, peningkatan syarat pengajuan capres dan cawapres jadi lebih realistis. Dengan syarat 25 persen, misalnya, bukan hanya partai-partai kecil tetapi partai-partai besar pun dipaksa berkoalisi untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres. Peningkatan syarat pengajuan capres dapat mendorong terbentuknya dua koalisi besar yang akan memperjelas kelompok pemerintah dan kelompok oposisi nantinya. Bila pilpres berlangsung dua putaran, peningkatan syarat pengajuan capres paling tidak membuat fondasi koalisi relatif lebih solid. Sedangkan bila berpegang pada ketentuan lama (UU No. 23/2003) — sebesar 15 persen — atau lebih kecil maka dilema yang dihadapi SBY-JK kemungkinan besar akan menghantui pemerintahan 2009-2014. Bila demokrasi — kebebasan politik warga negara — dijadikan  ukuran, maka selayaknya sejak jauh-jauh hari partai-partai memperjuangkan capres dan cawapres perseorangan yang masih terganjal pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Rupanya demokrasi yang didengung-dengungkan masih sebatas kepentingan parpol.

Namun, apa pun formula yang akan diputuskan DPR ruang kompromi politik bagi partai-partai tetap terbuka. Bila menang, semua partai pendukung koalisi akan meminta imbalan berupa jabatan di kabinet. Bila demikian presiden terpilih kurang leluasa menggunakan wewenangnya. Kabinet yang seharusnya disusun berdasar kriteria profesionalisme demi kepentingan rakyat akhirnya dikompromikan dengan kepentingan partai-partai pendukung pemerintah. Efektivitas presidensial masih dibayang-bayangi silang kepentingan partai-partai.

Barangkali UU Lembaga Kepresidenan (UU LK) diperlukan untuk meminimalisasi fragmentasi kepentingan partai di tubuh pemerintahan koalisi. UU LK dapat mengurangi ekses-ekses yang menggerogoti sistem presidensial. Muaranya, presiden yang memperoleh mandat langsung dari rakyat dapat menggunakan wewenangnya demi kepentingan rakyat. Bila nasib presidensial belum jelas, nasib rakyat akan lebih tidak jelas lagi.

Sumber:
Bali Post (03 Maret)
http://www.balipost.com/balipostcetak/2008/4/3/o2.htm

Komentar Anda