Politik Tanpa Mata

Oleh: Donny Gahral Adian

Politik sejatinya berpusar pada ruang publik. Sayang, ruang ini tidak bisa diakses semua orang. Demokrasi pun bercelah dari sisi ini.

Masyarakat negara-kota Athena, misalnya, terbagi atas warga demos dan non-demos. Demokrasi hanya dinikmati warga demos: pria, dewasa, dan aristokrat. Artinya, sentimen ideologis bersemayam di balik pengucilan non-demos bahwa budak dan perempuan tak memiliki syarat epistemik yang memadai untuk berpartisipasi secara politik. Ini membuktikan apa?

Politik tak lain merupakan pertarungan aneka kelompok ideologis, baik secara terbuka maupun tertutup. Pertarungan itu bukan semata dinamika, tetapi upaya mengisolasi kelompok ideologis tertentu dari urusan publik (res publica).

Politik asal bukan

Kita sedang menyaksikan pernikahan ideologis antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Faksi merah-putih Golkar bertemu PDI-P, partai yang selama ini dikenal satu suara soal finalitas negara kesatuan, Pancasila, dan kebhinnekaan. Semua tahu kepada siapa sinyal ideologis ini disampaikan. Keduanya khawatir atas penguatan politik agama di berbagai belahan republik. Targetnya jelas dan mulia: pluralisme harus diselamatkan. Politik baik makro atau mikro harus diisi kader dengan basis ideologis nonsektarian.

Di sisi lain, kita juga tahu, di balik usungan ideologis tersembunyi incaran politik tertentu. Pemilu 2009 sudah di depan mata. PDI-P dan Partai Golkar ingin memberi sinyal kuat, kekuatan politik mereka bisa tak tertandingi pada Pemilu 2009. Pengelompokan ideologis adalah cara paling sublim untuk menyimpan niatan politik itu. Ini sah-sah saja. Akan tetapi, ini bermasalah jika pengelompokan ideologis itu dimaksudkan mementahkan kiprah kelompok ideologis lain dari ruang publik.

Kita tahu, PDI-P dan Partai Golkar sedang memainkan modus berpolitik asal bukan. Targetnya, jika mungkin semua daerah dikelola pemimpin nasionalis-pluralis. Dan, partai berbasis agama pelan-pelan "dilumpuhkan". Pertarungan ideologis ini sah jika tidak dicampuri politik kotor.

Kita tahu rekam jejak politik harian kedua partai itu tidaklah sesuci ideologi yang diusungnya. Berbagai kasus politik uang yang melibatkan kedua partai itu masih belum tuntas terselesaikan. Ingatan kolektif kita agak terganggu diskrepansi antara ideologi dan politik harian yang dijalankan keduanya.

Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuduh adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pilkada DKI. Mereka merasa kehilangan banyak suara akibat jadwal pendaftaran pemilih yang terlalu mepet. Keputusan KPU DKI mengundurkan jadwal pendaftaran pemilih hingga 28 Juni dirasakan belum cukup. Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi menduga ada permainan politik kotor kelompok tertentu di balik semua ini (Kompas, 26/6/2007).

Ini memang dugaan yang masih harus dibuktikan. Namun, dugaan itu beralasan saat tidak satu pun partai pendukung calon gubernur nasionalis-pluralis bersuara soal penjadwalan itu. Kita sedikit banyak teryakinkan, ada politik hitam di balik penyelenggaraan Pilkada DKI kali ini.

Distribusi sensibilitas

Salah satu tugas filsafat politik adalah memberi terang teoretis pada peristiwa politik khusus. Di sini saya meminjam refleksi Paul Rancière, filsuf politik Perancis, tentang politik sebagai distribusi sensibilitas. Distribusi sensibilitas adalah sistem persepsi yang menyingkap suatu kesamaan sekaligus delimitasi bagian dan posisi di dalamnya. Warga demos, misalnya, terdiri dari mereka yang memiliki waktu, ruang, dan bahasa untuk berkiprah secara politik. Budak dan buruh adalah mereka yang tak memiliki ketiga variabel itu. Artinya, mereka ada di luar distribusi sensibilitas alias tak terlihat secara politik.

Alhasil, politik bekerja dalam sistem koordinasi yang membangun distribusi sensibilitas atau hukum yang membagi komunitas ke dalam kelompok, posisi sosial, dan fungsi. Hukum ini secara implisit membelah antara mereka yang berpartisipasi dan yang dikucilkan. Ini bisa dibaca sebagai pembagian estetis antara yang terlihat/tak terlihat, terdengar/ tak terdengar dan terkatakan/tak terkatakan.

Politik agama menguat pasca- Orde Baru (Orba) misalnya. Ini bisa dibaca sebagai interupsi terhadap distribusi sensibilitas yang telah mapan di zaman Orba. Sebuah distribusi sensibilitas yang mengucilkan artikulasi politik agama dengan segel Pancasila. Politik agama pasca-Orba membubuhkan titik baru dalam koordinat perseptual sistem distribusi sensibilitas. Mereka telah memodifikasi medan kemungkinan politiko-estetik. Dengan demikian, mereka terlihat, terdengar, dan terkatakan lagi dalam sirkulasi politik republik.

Pernikahan ideologis PDI-P dan Partai Golkar berupaya mengembalikan sistem distribusi sensibilitas lama. Tafsir nasionalistik Pancasila dipakai untuk memojokkan kembali artikulasi politik agama. Keduanya bukan sekadar membuat gagasan tanding terhadap politik agama, tetapi ingin mengucilkannya. Mereka ingin mengembalikan sistem distribusi sensibilitas lama yang membuat politik agama tak terlihat, tak terdengar, dan tak terkatakan.

Demokrasi adalah dinamika interupsi sistem distribusi sensibilitas. Demokrasi dalam hal ini berdiri diametral dengan pemapanan distribusi sensibilitas.

Peristiwa demokratis adalah interupsi spasio-temporal terhadap kemapanan distribusi itu. Kita boleh tidak sepakat dengan ideologi partai berbasis agama. Namun, upaya mengucilkan mereka dari politik selaku distribusi sensibilitas adalah kesalahan, apalagi ketika itu dibumbui politik kotor dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pimpinan politik. Kita semua memang sedang belajar berdemokrasi. Dan, pelajaran paling fundamental adalah pengakuan tentang ketidakstabilan.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Universitas Indonesia

Sumber: www.kompas.co.id

Komentar Anda