MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pernyataan Sikap Memperingati Hardiknas

 MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan ironi maha besar negeri ini, bagaimana tidak, pendidikan sebagai sebuah investasi sumber daya manusia, disepakati oleh semua pihak menjadi sebuah garapan yang sangat penting sampai-sampai UUD’45 mengamanatkannya dengan jelas dan gamblang bahwa pendidikan menjadi hak semua warga negara dan menjadi kewajibnan negara dalam menyelenggarakannya.

Namun disisi lain kita sangat prihatin dengan kenyataan yang ada di dunia pendidikan Indonesia, dimana ada pergeseran pada tingkatan sikap politik, konsep berpikir/paradigma pemerintah berkaitan dengan kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan pasar. Realitas ini semakin merisaukan ketika dipamerkan fakta-fakta obyektif di lapangan (realitas dunia pendidikan nasional) sebagai dampak ikutan dari kebijakan ini.

Belum terealisasinya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, menjadi salah satu penyebab lambatnya upaya mencerdaskan bangsa secara merata yang dilakukan oleh pemerintah, dimana masih banyak sesama kita yang belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun ada kesenjangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, kalaupun sudah berkesempatan untuk menikmati bangku pendidikan, namun ada kesenjangan tingkat kelayakannya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, bahkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau mau jujur, ada kontradiksi antara kebijakan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dan sikap politik pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan (20% dana APBN) dan kebijakan komersialisasi pendidikan melalui BHMN dan BHP yang berdampak pada pendidikan hanya dapat dinikmati oleh keluarga yang mampu secara ekonomi.

Transparansi pengelolaan anggaran pendidikan juga penting untuk dibedah guna mengetahui seberapa jauh kepedulian pemerintah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pertanyaan kritisnya adalah, berapa persenkah dari 20% alokasi anggaran pendidikan yang langsung dimanfaatkan untuk operasionalisasi pendidikan? Dan berapa persen dari anggaran tersebut yang dikelola DIKNAS dan swasta dengan alasan peningkatan kualitas infrastruktur yang sangat berpeluang korup?

Wajah lain dari dunia pendidikan kita adalah hadirnya lembaga-lembaga pendidikan (yang didukung pemerintah) yang tidak mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, hal ini berdampak pada tidak meratanya kesejahteraan ekonomi.

Dunia pendidikan bermutu yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status murid dan letak geografis harus ditopang oleh terjaminnya kesejahteraan dosen dan guru, hal ini penting karena ini berbanding lurus dengan konsentrasi guru yang menjadi elemen penting dalam upaya mencapai tujuan mulia pendidikan.

Ketika kecerdasan bangsa menjadi mimpi yang hendak digapai untuk mendongkrak martabat bangsa di mata dunia, maka pendidikan merupakan satu-satunya pintu masuk untk menggapai mimpi itu. Sejauh pengamatan kami sebagai kelompok muda kritis bangsa ini, realitas permasalahan diatas adalah potret pendidikan kita, untuk itu kami yang tergabung dalam kelompok mahasiswa ”Menggugat tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan” di bangsa tercinta ini, menuntut:

1. Tolak komersialisasi pendidikan
2. Realisasi anggaran pendidikan 20%
3. Pemerataan pendidikan bermutu
4. Pendidikan berbasis sumber daya lokal
5. Transparansi anggaran pendidikan
6. Stop Politisasi pendidikan
7. Tolak kekerasan di dunia pendidikan
8. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen

Demikian tuntutan kami, kepada semua pihak yang terkait kami menuntut untuk secepatnya merealisasikan tuntutan tersebut.

PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI,
PP HIKMAHBUDHI, PP KMHDI, PP GMNI

Komentar Anda