Bali Protes SC Mahasabha

Bali Protes SC Mahasabha
Gara-gara Elemen Hindu Non Parisada Dieliminasi

DENPASAR – Mahasabha IX PHDI memang baru akan digelar di Jakarta, 14-18 Oktober 2006 mendatang. Namun, ketegangan di tubuh PHDI sudah mulai terasa. Terutama sejak beredarnya draf Kerangka Acuan Panitia Mahasabha IX yang mengeliminasi elemen-elemen Hindu non PHDI. Melihat adanya upaya pemangkasan lembaga di luar Parisada itu, PHDI Bali versi Besakih langsung membentuk Tim Dua Belas guna mengkritisi draf yang dibuat oleh SC Mahasabha. Tim yang dibentuk 28 Juli lalu tersebut terdiri dari Made Artha, Prof. Ketut Sukardika, Prof. Wayan Wita, Prof. Wayan Jendra, DR. Made Titib, Drs. Ketut Wiana, Ir. Made Amir, Made Arcana, SH, Komang Ardana, SE, Putu Alit Bagiasna, Nyoman Sunarta, SH, dan Putu Wirata Dwikora. Kesepakatan ini diambil setelah digelar rapat antara PHDI Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali. Sebelum Tim Dua Belas membuat tanggapan resemi, rencananya akan digelar seminar dengan tema Melanjutkan Dinamika Pemikiran dari Maha Sabha VIII PHDI di Gedung Unhi, Sabtu (19/8) mendatang. Seminar ini bertujuan mencari masukan untuk disampaikan ke Panitia Maha Sabha IX PHDI.

Yang paling menjadi dipersoalkan PHDI Bali versi Besakih ini adalah utusan organisasi, forum, yayasan, lembaga-lembaga, sampradaya dan komunitas umat yang bernapaskan Hindu dihapus dari pasal sebagai peninjau Mahasabha. Untuk diketahui, pada Mahasabha VIII Parisada di Denpasar 2001 lalu, memasukkan elemen-elemen non-PHDI ini sebagai peninjau. Bahkan, di antaranya sebagai peserta (dengan persyaratan lebih ketat) dengan segudang pertimbangan strategis maupun aktual. Di Mahasabha IX, elemen-elemen non-PHDI itu agaknya mau didepak. Usaha menghapus itu tampak dalam draf Kerangka Acuan Panitia Mahasabha IX yang telah digarap oleh Panitia Maha Sabha IX yang dipimpin Sang Nyoman Suwisma. Dalam barisan SC, nampak duduk Pedanda Made Gunung.

Untuk itu, Ketua PHDI Bali versi Besakih, Made Arta, BAE meminta Panitia Mahasabha IX lebih aspiratif dan mendengarkan masukan dari daerah-daerah. Dia bahkan mendesak agar panitia menyelenggarakan seminar untuk mendengar pendapat dari berbagai elemen umat Hindu di seluruh Indonesia. Jangan sampai Kerangka Acuan ini hanya merupakan masukan segelintir orang. Apalagi yang kebetulan berbeda pendapat dengan elemen yang telah menghasilkan konsep dalam Mahasabha VIII di Bali, katanya.

Wakil Ketua PHDI Bali, Drs. IGN Sudiana, Msi, juga menyayangkan upaya untuk mengeliminasi organisasi dan komunitas Hindu non-PHDI dari Mahasabha serta PHDI. Pria yang juga dosen di IHDN Denpasar ini menambahkan, bahwa organisasi-organisasi maupun yayasan serta komunitas Hindu non-PHDI itu sangat banyak memberikan kontribusi dan aksi-aksi nyata. Kerja-kerja mereka bersentuhan langsung dengan kepentingan umat Hindu. Dia tidak berkecil hati untuk mengakui, bahwa yang dikerjakan oleh organisasi dan komunitas Hindu yang non-PHDI kadang-kadang lebih kongkrit dibanding dengan PHDI.

Coba Anda lihat sendiri, bagaimana Pemuda Hindu, KMHDI, FIMHD, ataupun yayasan-yayasan lainnya, berkeringat di tengah-tengah umat Hindu. Ada yang
aktif ketika menolak Pura Besakih dijadikan Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Atau yang mempertahankan Pura Aditya Rawamangun dari investor. Ada yang ngotot menolak megaproyek Nirwana Resort, megaproyek Geothermal Bedugul, dan lain-lain. Apakah PHDI hadir pada seluruh perlawanan umat Hindu itu? kata Sudiana,
dengan nada yang kencang.

Anak Agung Anom Wedaguna, SH yang duduk di Sekretaris Paruman Walaka PHDI Bali menegaskan, kalau PHDI mau menjadi majelis eksklusif dengan cara mendepak
elemen-elemen umat Hindu diluar PHDI, dengan segera PHDI akan menjadi majelis yang isinya adalah tokoh-tokoh feodal. Kenyataannya sekarang di PHDI Bali, tidak kurang dari 50 persen pengurusnya adalah orang yang aktif di organisasi, komunitas, yayasan, maupun sampradaya yang bernapaskan Hindu. Selain usulan menghapus pasal 12 b.3 Bab VII RAT PHDI 2001-2006 tersebut, panitia juga menyiapkan segudang perubahan. Misalnya usulan agar Ketua Umum PHDI dijabat sulinggih, Wakil Ketua Umum adalah walaka, kemudian mengganti Sabha Walaka dengan Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan/Penyantun. Juga tuntutan agar
PHDI Bali diberikan otonomi khusus dengan menempatkan sulinggih sebagai Ketua Umum. PHDI Bali serta PHDI Kabupaten/Kota seluruh Bali, menyatakan prihatin pada Kerangka Acuan yang pembuatannya tidak didahului oleh penyerapan aspirasi. Tetapi sebaliknya Kerangka Acuan dibuat terlebih dahulu dan berikutnya baru ditawarkan kepada PHDI Provinsi, Kabupaten/Kota.

(yes)
Sumber : Radar Bali

Komentar Anda

Mungkin Anda Menyukai